Laporan Wartawan Tribunnews, Choirul Arifin

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah kabupaten Jepara menggelar acara Dialog Bersama Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah Republik Indonesia (LKPP RI) di Pendopo Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, Jumat (14/7/2023).

Kegiatan ini diselenggarakan untuk mempercepat dan mendorong transformasi digital dalam bidang pengadaan barang dan jasa kebutuhan Pemerintah Kabupaten Jepara melalui metode pengadaan digital (e-purchasing) sekaligus mendorong penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN), khususnya terkait pengadaan PDN melalui Usaha Mikro Kecil (UMK) di Jepara.

Pengadaan digital di Jepara dilakukan melalui marketplace mitra Toko Daring LKPP. Pemkab Jepara bekerja sama dengan marketplace Mbizmarket mitra Toko Daring LKPP yang dapat mengadopsi proses bisnis pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Baca juga: Bukti Nyata Keberpihakan LKPP: Buka Peluang Usaha Lewat Katalog Elektronik

Sementara, transaksi pembayaran atas pembelian barang dan jasa di marketplace tersebut dapat dilakukan secara online, dan terhubung langsung dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Tengah, serta terintegrasi dengan sistem Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan.

Penjabat (Pj) Bupati Jepara Edy Supriyanta mengatakan, Pemkab Jepara berkomitmen untuk mendorong pemanfaatan Toko Daring LKPP untuk pengadaan barang dan jasa kebutuhan pemerintah.

“Kami menyampaikan apresiasi kepada 80.000 lebih pelaku usaha mikro kecil sebagai penyedia barang dan jasa lokal di Jepara yang mampu mengikuti perubahan sistem belanja secara elektronik," ujarnya.

Edy juga kembali mengingatkan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Jepara agar melakukan belanja pengadaan di Toko Daring. "Kita harus mengoptimalkan potensi penyedia lokal di Jepara, agar Anggaran Belanja Pemerintah Daerah (APBD) kita dapat dibelanjakan melalui penyedia lokal, sehingga perputaran ekonomi dapat terjadi dan berjalan dengan baik," ungkapnya.

Pihaknya juga mengajak agar memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri seoptimal mungkin. "Saya menyampaikan apresiasi kepada Mbizmarket atas pelayanan yang diberikan dalam proses belanja di Toko Daring. Harapan kami, kerja sama yang telah terjalin baik antara Kabupaten Jepara dan Mbizmarket dapat menjadi lebih baik lagi dimasa yang akan datang,” kata Edy Supriyanta.

Pada acara tersebut Bupati Jepara bersama Kepala LKPP RI memberikan penghargaan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Jepara dengan nilai transaksi belanja di Toko Daring tertinggi selama tahun 2022 hingga Juli 2023, yakni RSUD Kartini dengan nilai transaksi hampir Rp 10 miliar, dan Sekretariat Daerah dengan nilai transaksi mencapai lebih dari Rp 5 miliar.

Organisasi Perangkat Daerah yang menerima penghargaan dengan jumlah transaksi terbanyak selama tahun 2022 dan hingga Juli 2023 adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara dan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) masing-masing sebanyak lebih dari 2.000 lebih paket.

Kepala LKPP RI memberikan penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten Jepara atas capaian transaksi di Toko Daring tertinggi se-Indonesia sejak 2022 hingga Juli 2023.

Hendrar Prihadi, Kepala LKPP RI mengatakan, Toko Daring merupakan bagian dari sistem pengadaan digital yang dikembangkan oleh LKPP. "Kami berharap pemerintah daerah mampu memilih dan berkolaborasi dengan mitra Toko Daring LKPP yang dapat memberikan kemudahan dalam bertransaksi pengadaan barang dan jasa kebutuhan pemerintah," ungkap Hendrar.

Chief Executive Officer & Co-Founder Mbizmarket, Ryn Mulyanto Riyadi Hermawan mengatakan, Mbizmarket berkomitmen menyokong pertumbuhan UMK di Jepara melalui berbagai program, salah satunya adalah dengan memberikan bimbingan teknis penggunaan platform Toko Daring.

Antara lain tentang cara mengemas dan menayangkan produk sehingga menarik pembeli di marketplace, serta menyokong UMK di Jepara dengan menggandeng rekanan strategis Mbizmarket di bidang keuangan untuk membuka akses pinjaman modal, membantu pelaku UMK khususnya yang menjadi penyedia di lingkungan Pemkab Jepara yang mengalami keterbatasan permodalan.

"Kami berkomitmen untuk terus mendukung Pemerintah Kabupaten Jepara terkait percepatan transformasi pengadaan digital,” ujarnya.

Pemerintah Kabupaten Jepara berkomitmen untuk meningkatkan nilai transaksi pengadaan langsung barang/ pekerjaan kontruksi/ jasa lainnya secara bertahap, yang bernilai paling banyak Rp 200 juta, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021. Dengan upaya ini diharapkan Kabupaten Jepara dapat lebih memaksimalkan pengadaan barang dan jasa yang menyasar ke produk-produk UMK lokal di Jepara.

Kepala Bagian PBJ Kabupaten Jepara Hassanudin Hermawan mengatakan, Pemkab Jepara memaksimalkan belanja pengadaan di Toko Daring dengan mengkonsolidasi atau memusatkan semua proses pengadaan oleh pejabat pengadaan di bagian Pengadaan Barang Jasa (PBJ).

"Kami juga selalu memberikan arahan kepada penyedia-penyedia lokal di Jepara untuk bergabung ke Toko Daring, dan mendaftar di aplikasi Mbizmarket, sehingga pejabat pengadaan di berbagai OPD di Jepara dapat memilih dan membeli produk yang ditayangkan,” ungkap Hassanudin Hermawan.