Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan, program hilirisasi yang dicanangkan Pemerintah telah memberikan manfaat positif bagi perekonomian RI.

Hal ini terlihat dari kontribusi yang membuat kinerja ekonomi Indonesia berada di jalur yang baik, dan berdampak kepada laju inflasi yang masih terkendali.

Saat menerima kunjungan Jurnalis senior dari The New York Times, Peter Goodman, Luhut mengatakan, rata-rata inflasi Indonesia setiap tahunnya tak pernah tembus ke angka 4 persen.

"Nilai rata-rata tingkat inflasi Indonesia dimana sejak kepemimpinan Presiden Joko Widodo, inflasi selalu berada dibawah 4 persen," ucap Luhut dikutip dalam akun media sosial pribadinya, Jumat (21/7/2023).

"Inilah salah satu manfaat program hilirisasi industri di Indonesia, yaitu berkontribusi menjaga pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan," sambungnya.

Luhut juga menyampaikan, hasil laporan yang dibuat oleh lembaga Edelman Trust Barometer tahun 2023 yang menyebutkan bahwa Indonesia merupakan negara peringkat ke 2 dalam daftar negara dengan tingkat optimisme ekonomi yang tinggi.

Pencapaian ini sekaligus mengalahkan negara asal Peter yaitu Amerika Serikat yang berada di peringkat 14.

Menurut Luhut, larangan eskpor nikel yang diputuskan oleh Pemerintah saat ini secara tidak langsung mempermudah Amerika dan negara lainnya untuk mendapatkan akses terhadap suplai material lithium baterai dari nikel.

Baca juga: Genjot Hilirisasi Nikel, Pemerintah Perlu Jadi Pemegang Saham Pengendali Vale

Mengingat Indonesia adalah salah satu negara yang berhasil menerapkan teknologi fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) nikel dengan menggunakan proses hydro metalurgi atau dikenal dengan smelter High Pressure Acid Leaching (HPAL).

Baca juga: Dukung Hilirisasi, Pemerintah Diminta segera Putuskan Nasib Pemilik IUP

Luhut mengungkapkan, efek berlipat ganda yang hadir karena kebijakan hilirisasi bukan saja menjadi penyemangat Pemerintah untuk melindungi hak atas pengelolaan sumber daya alam negeri kami secara berdikari.

"Tetapi juga pertanda baik bagi terwujudnya cita-cita bangsa menjadi negara maju di tahun 2045," pungkas Luhut.