Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama, jangan asal bicara terkait rencana pemindahan kantor operasional Pertamina ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

Apalagi pria yang akrab disapa Ahok itu sampai membuat narasi yang dapat mengundang kontroversi dengan mengatakan kantor Pertamina di Jakarta hanya sewa.

Mulyanto menyebut Ahok gegabah dan tidak profesional.

Baca juga: Isu Ahok akan Jadi Dirut Pertamina, Erick Thohir: Jangan Percaya Rumor Dulu

Harusnya Ahok fokus pada tugas dan kewenangannya untuk membawa Pertamina mengembangkan usaha di bidang migas, bukan menyasar ke bidang lain di luar kompetensinya.

“Ahok jangan politisasi Pertamina dengan mendorong BUMN migas ini pindah ke IKN dan berinvestasi di luar kompetensi intinya di sana," ungkap Mulyanto dalam pernyataannya dikutip, Sabtu (22/7/2023).

"Pertamina sebaiknya fokus pada bidang usahanya di sektor migas, ketimbang cawe-cawe pada pekerjaan lain di luar kompetensinya,” sambungnya.

Mulyanto menyebut pernyataan Ahok yang ingin memindahkan kantor Pertamina ke IKN dengan alasan kantor di Jakarta hanya sewa sangat kontroversial karena tidak sesuai kenyataan.

Mestinya Ahok berkoordinasi dahulu secara internal dengan direksi di level korporasi sebelum dibawa ke luar.

Jangan gagasan yang masih mentah sudah dilempar ke publik. Ini kontra produktif bagi penerimaan publik terhadap Pertamina.

“Apalagi kalau ide-ide mentah tersebut berbau politis. Tugas Komut itu adalah terkait pengawasan perusahaan bukan pelaksanaan aksi korporasi. Ahok sudah salah kaprah melampaui kewenangannya,” tukas Mulyanto.

Baca juga: Duduk Perkara Isu Ahok Bakal Jadi Direktur Utama Pertamina, Erick Thohir Akhirnya Buka Suara

Sebelumnya, Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengungkapkan bahwa kantor pusat Pertamina akan pindah ke IKN pada 2026.

Ahok menjelaskan, Pertamina akan memanfaatkan lahan yang diperoleh dari pemerintah.

Namun, perpindahan kantor pusat BUMN sektor migas itu sesudah Ibu Kota Indonesia resmi dialihkan ke IKN Nusantara yang ditargetkan pada 2024.

"Setelah IKN semua, kan BUMN dapat tanah 4 hektar. Nanti mau pindahin, berikutnya di 2026 baru pelan-pelan pindah," ujar Ahok saat ditemui di Kementerian BUMN, (18/7/2023).

Ahok Mau Pindahkan Subholding Hulu dan Kilang Pertamina ke IKN

Ahok berencana memindahkan dua subholding Pertamina ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Ahok menyebut kedua subholding yang akan diboyong ke IKN yakni PT Pertamina Hulu Energi dan PT Kilang Pertamina.

“Kita akan pindahkan dua subholding dulu, hulu dan kilang, karena masih ada beberapa bisnis di Jakarta,” ucapnya saat dihubungi Tribunnews, Rabu (12/7/2023).

Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta itu kedua subholding ini akan menopang kebutuhan operasional IKN.

Dia memandang operasional subholding hulu dan kilang tidak terlalu banyak di DKI.

“Kita utamakan pindahkan yang operasionalnya tidak banyak di DKI,” tegasnya.

Ahok juga mengungkapkan kantor pusat Pertamina akan dipindahkan ke pesisir teluk Balikpapan sebagai gerbang IKN.

Kata dia, selama ini Pertamina menyewa kantor di Jakarta dengan biaya yang tidak murah dengan nilai sewa mencapai Rp 328 miliar per tahun.

“Jadi juga tidak murah bayangkan kalau 92 ribu meter persegi itu kita bangun di Balikpapan, di Kaltim, ini kan sesuatu yang akan memeratakan," ucap Ahok.

Rencana tersebut sudah disampaikan Ahok saat bertemu dengan Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas'ud di Balai Kota pada Senin (10/7/2023).

Ahok Dikabarkan Bakal Jadi Bos Pertamina

Menteri BUMN Erick Thohir kembali angkat suara terkait kabar Basuki Tjahaja Purnama yang bakal menjadi Direktur Utama di PT Pertamina.

Dirinya tak menutup kemungkinan hal tersebut bisa saja terjadi. Karena perombakan atau perpindahan tugas kerap dilakukan di tubuh BUMN.

"Saya rasa tour of duty bisa saja terjadi. Tetapi saya belum mengkonformasi kalau itu memang keputusan," ucap Erick di Kantor Kementerian BUMN Jakarta, Jumat (21/7/2023).

Ia juga mengaku telah melakukan pertemuan dengan Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati. Ia juga mengungkapkan telah bertemu pula dengan Basuki alias Ahok.

Namun, pertemuan yang dimaksud hanya sebatas membahas proyek-proyek dan pengembangan bisnis di Perusahaan migas pelat merah tersebut.

Dengan Ahok, Erick salah satunya membahas depo Bahan Bakar Minyak (BBM) Plumpang, yang rencananya bakal ada penambahan kapasitas tampung.

Diketahui, depo Plumpang menyuplai 18 persen dari kebutuhan BBM harian di Indonesia.

"Yang namanya Plumpang 18 persen kontribusi ke nasional. Dan di Jakarta itu menjadi hal yang dibutuhkan," papar Erick.

"Kalau itu nanti tambah kilang dengan keterbatasan tanah, kilangnya dibangun di mana? Ini kan perlu diskusi," ucapnya.

Erick juga menjelaskan, pertemuan dirinya bersama Direktur Utama dan Komisaris Utama BUMN merupakan hal yang lumrah.