Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama, jangan asal bicara terkait rencana pemindahan kantor operasional Pertamina ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

Apalagi pria yang akrab disapa Ahok itu sampai membuat narasi yang dapat mengundang kontroversi dengan mengatakan kantor Pertamina di Jakarta hanya sewa.

Mulyanto menyebut Ahok gegabah dan tidak profesional.

Baca juga: Isu Ahok akan Jadi Dirut Pertamina, Erick Thohir: Jangan Percaya Rumor Dulu

Harusnya Ahok fokus pada tugas dan kewenangannya untuk membawa Pertamina mengembangkan usaha di bidang migas, bukan menyasar ke bidang lain di luar kompetensinya.

“Ahok jangan politisasi Pertamina dengan mendorong BUMN migas ini pindah ke IKN dan berinvestasi di luar kompetensi intinya di sana," ungkap Mulyanto dalam pernyataannya dikutip, Sabtu (22/7/2023).

"Pertamina sebaiknya fokus pada bidang usahanya di sektor migas, ketimbang cawe-cawe pada pekerjaan lain di luar kompetensinya,” sambungnya.

Mulyanto menyebut pernyataan Ahok yang ingin memindahkan kantor Pertamina ke IKN dengan alasan kantor di Jakarta hanya sewa sangat kontroversial karena tidak sesuai kenyataan.

Mestinya Ahok berkoordinasi dahulu secara internal dengan direksi di level korporasi sebelum dibawa ke luar.

Jangan gagasan yang masih mentah sudah dilempar ke publik. Ini kontra produktif bagi penerimaan publik terhadap Pertamina.

“Apalagi kalau ide-ide mentah tersebut berbau politis. Tugas Komut itu adalah terkait pengawasan perusahaan bukan pelaksanaan aksi korporasi. Ahok sudah salah kaprah melampaui kewenangannya,” tukas Mulyanto.

Baca juga: Duduk Perkara Isu Ahok Bakal Jadi Direktur Utama Pertamina, Erick Thohir Akhirnya Buka Suara

Sebelumnya, Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengungkapkan bahwa kantor pusat Pertamina akan pindah ke IKN pada 2026.

Ahok menjelaskan, Pertamina akan memanfaatkan lahan yang diperoleh dari pemerintah.

Namun, perpindahan kantor pusat BUMN sektor migas itu sesudah Ibu Kota Indonesia resmi dialihkan ke IKN Nusantara yang ditargetkan pada 2024.