Ia juga menyarankan pemerintah membentuk sebuah kompartemen spesifik di bawah Kementerian Perdagangan setingkat direktorat jenderal yang menata dan mengelola secara khusus perdagangan digital.

“Menurut saya sudah saatnya Kementerian Perdagangan memiliki direktorat jenderal yang khusus menangani perdagangan digital, seperti halnya ada direktorat khusus yang menangani perdagangan luar negeri dan sebagainya. Agar semua perkembangan skema perdagangan secara digital bisa ditangani dan diawasi dengan baik,” tuturnya.

Dalam klarifikasinya, TikTok Indonesia menyatakan bahwa praktik bisnis lintas batas (cross-border) seperti yang selama ini disebutkan dalam pemberitaan media tidak ada di Indonesia, dan hingga saat ini tidak ada informasi bahwa inisiatif tersebut akan ada di Indonesia. "TikTok Indonesia berkomitmen untuk memberdayakan penjual lokal dan UMKM di Indonesia, dan akan terus berinvestasi di Indonesia," demikian menurut TikTok Indonesia dalam pernyataannya.

Medio Juni lalu, dalam acara TikTok Southeast Asia Forum 2023 yang digelar di Jakarta, Kamis (15/6/2023), TikTok telah berkomitmen untuk mengucurkan dana miliaran dolar ke Asia Tenggara, termasuk sebesar US$12,2 juta untuk membantu lebih dari 120 ribu usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Investasi tersebut termasuk pemberdayaan bagi bisnis lokal di berbagai skala, seperti konektivitas internet dan pelatihan keterampilan digital di Indonesia. Selain itu juga akan memperluas akses pendidikan dan inisiatif pengembangan diri yang bertujuan untuk memperkuat daya saing bisnis lokal.

Sejauh ini, sebanyak 2 juta penjual lokal telah bergabung di TikTok Shop hingga akhir 2022, yang sebagian besar adalah UMKM. TikTok juga menyebutkan secara aktif menjalankan berbagai program pelatihan bagi UMKM yang secara kumulatif telah menjangkau puluhan ribu UMKM di seluruh Indonesia, sebagai bentuk dukungan terhadap misi pemerintah Indonesia untuk mendigitalisasi 30 juta UMKM hingga 2024.