TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menduga penimbunan dan pengoplosan jadi pemicu kelangkaan LPG 3 kilogram di sejumlah daerah di Indonesia.

Mulyanto mengatakan indikasi penimbunan gas melon dilakukan pengusaha pangkalan sangat mungkin terjadi.

Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Bidang Industri dan Pembangunan ini pun mendesak Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dan aparat penegak hukum segera mengambil langkah tegas terhadap para penimbun tersebut.

"Kami mendesak BPH MIgas dan aparat penegak hukum untuk bekerja maksimal menertibkan soal ini," ucapnya saat dihubungi Tribun Network, Kamis (27/7/2023) kemarin.

Mulyanto juga mencurigai ada oknum pangkalan nakal yang mengoplos gas melon bersubsidi untuk dijual ke pasar.

Baca juga: Gas Melon Langka, Warga Belitung Sampai Cari di Medsos, Jokowi Ingatkan Hanya untuk Rakyat Tak Mampu

"Ada kemungkinan pengoplosan dari gas elpiji subsidi menjadi LPG non subsidi karena marginnya lumayan lebar mencapai Rp12.000 per kilogram," katanya.

Menurutnya, apabila hal itu benar terjadi menjadi tugas aparat penegak hukum untuk menindak karena masuk dalam tindak pidana.

Pengoplosan elpiji 3 Kg bukan baru kali ini terjadi beberapa sindikat sudah berhasil diungkap dan dijadikan tersangka.

"Ini hal yang kita khawatirkan," imbuh Mulyanto.

Pihaknya pun menyoroti kebijakan penggunaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk membeli gas melon yang efektif diberlakukan tahun 2023.

Mulyanto mendorong pemerintah seharusnya melakukan pendataan secara akurat, bertahap hingga uji coba terbatas sebelum memberlakukan kebijakan tersebut.

Baca juga: Gas Melon Langka, Kuota LPG Subsidi Tahun Ini Jebol 0,2 Juta MT

"Jangan sampai upaya menjadikan distribusi elpiji 3 Kg lebih tepat sasaran malah memunculkan masalah baru yakni mereka yang berhak tidak mendapatkan LPG subsidi," tandasnya.

Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama mengaku sudah memberikan arahan ke Direktur Utama Pertamina terkait masalah kelangkaan LPG 3 Kg.

Ahok, sapaannya, menyebut Pertamina tidak tinggal diam mengatasi masalah kelangkaan elpiji subsidi yang terjadi hampir merata di seluruh daerah.