TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menduga penimbunan dan pengoplosan jadi pemicu kelangkaan LPG 3 kilogram di sejumlah daerah di Indonesia.

Mulyanto mengatakan indikasi penimbunan gas melon dilakukan pengusaha pangkalan sangat mungkin terjadi.

Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Bidang Industri dan Pembangunan ini pun mendesak Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dan aparat penegak hukum segera mengambil langkah tegas terhadap para penimbun tersebut.

"Kami mendesak BPH MIgas dan aparat penegak hukum untuk bekerja maksimal menertibkan soal ini," ucapnya saat dihubungi Tribun Network, Kamis (27/7/2023) kemarin.

Mulyanto juga mencurigai ada oknum pangkalan nakal yang mengoplos gas melon bersubsidi untuk dijual ke pasar.

Baca juga: Gas Melon Langka, Warga Belitung Sampai Cari di Medsos, Jokowi Ingatkan Hanya untuk Rakyat Tak Mampu

"Ada kemungkinan pengoplosan dari gas elpiji subsidi menjadi LPG non subsidi karena marginnya lumayan lebar mencapai Rp12.000 per kilogram," katanya.

Menurutnya, apabila hal itu benar terjadi menjadi tugas aparat penegak hukum untuk menindak karena masuk dalam tindak pidana.

Pengoplosan elpiji 3 Kg bukan baru kali ini terjadi beberapa sindikat sudah berhasil diungkap dan dijadikan tersangka.

"Ini hal yang kita khawatirkan," imbuh Mulyanto.

Pihaknya pun menyoroti kebijakan penggunaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk membeli gas melon yang efektif diberlakukan tahun 2023.

Mulyanto mendorong pemerintah seharusnya melakukan pendataan secara akurat, bertahap hingga uji coba terbatas sebelum memberlakukan kebijakan tersebut.

Baca juga: Gas Melon Langka, Kuota LPG Subsidi Tahun Ini Jebol 0,2 Juta MT

"Jangan sampai upaya menjadikan distribusi elpiji 3 Kg lebih tepat sasaran malah memunculkan masalah baru yakni mereka yang berhak tidak mendapatkan LPG subsidi," tandasnya.

Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama mengaku sudah memberikan arahan ke Direktur Utama Pertamina terkait masalah kelangkaan LPG 3 Kg.

Ahok, sapaannya, menyebut Pertamina tidak tinggal diam mengatasi masalah kelangkaan elpiji subsidi yang terjadi hampir merata di seluruh daerah.

“Tadi sudah saya berikan arahan ke Dirut. Bisa tanyakan ke beliau,” ucapnya kepada Tribun Network melalui pesan singkat.

Ditanya mengenai kendala distribusi apa yang dihadapi dan apakah ada indikasi mafia elpiji, Ahok tidak berkomentar.

Ahok bilang distribusi produk Pertamina menjadi tugas anak perusahaan PT Pertamina Patra Niaga yang bergerak di bidang perdagangan olahan minyak bumi.

“Tanyakan ke PT Pertamina Patra Niaga,” ucapnya.

Konsumsi Meningkat Drastis

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan LPG Subsidi 3 Kg saat ini memang mengalami peningkatan konsumsi yang sangat tinggi.

“Bulan Juli ini memang ada peningkatan konsumsi sebesar 2 persen sebagai dampak dari adanya libur panjang beberapa waktu lalu," kata Nicke.

"Kita sedang melakukan recovery dari penyediaan distribusinya untuk mempercepat. Namun demikian ketersediaan LPG 3 Kg ini terus dipastikan aman dan mudah-mudahan dalam satu minggu ke depan bisa berangsur normal,” ungkapnya.

Nicke menjelaskan bahwa Pertamina melalui Subholding Commercial Trading yaitu PT Pertamina Patra Niaga melakukan pemantauan penyaluran LPG dan turut bekerjasama dengan Pemerintah Daerah untuk memastikan ketersediaan pasokan serta penyaluran LPG 3 Kg bersubsidi tepat sasaran.

“Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan operasi pasar. Kita bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk mengidentifikasi di mana lokasi-lokasi yang harus kita buka operasi pasar. Upaya itu agar pengelolaan stok LPG efektif langsung ke masyarakat,” ungkap Nicke.

Nicke menambahkan, menurut data pemerintah ada sekitar 60 juta rumah tangga yang berhak menerima subsidi dari total sebanyak 88 juta rumah tangga atau sekitar 68 persennya.

“Namun hari ini jika melihat data, berapa persen penjualan LPG subsidi terhadap total LPG angkanya ternyata tinggi, mencapai 96 persen, jadi kita bisa melihat ada yang tidak tepat subsidinya," ucap Nicke.

"Oleh karena itu kita juga bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk pengecekan memastikan distribusi tepat sasaran,” imbuh dia.

Saat ini, untuk memperbaiki tata kelola distribusinya, Nicke mengatakan Pertamina tengah melakukan pendaftaran atau registrasi melalui KTP dan NIK supaya bisa dijadikan dasar menjadi data yang bisa dipertanggungjawabkan kepada pemerintah.

Nicke juga mengimbau agar masyarakat menggunakan LPG sesuai peruntukannya, dimana LPG 3 Kg merupakan produk subsidi yang ditujukan khusus masyarakat yang kurang mampu.

“Kami mengimbau kepada masyarakat, jadi kalau ada kelangkaan di daerah mana pun atau ketika melihat ada distribusi LPG Subsidi yang kurang tepat sasaran atau penyelewengan silahkan lapor ke 135 agar bisa langsung ditindaklanjuti,” tegas Nicke.

Dengan peran aktif masyarakat diharapkan dapat membantu peran Pertamina dalam menjaga kestabilan pasokan LPG di seluruh wilayah Indonesia.

Pertamina sebagai pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDG’s). (Tribun Network/Reynas Abdila)