Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat pertanian sekaligus pegiat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori mengatakan, bantuan sosial (bansos) beras lewat stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) yang baru-baru ini rampung disalurkan, terbukti berhasil menstabilkan harga beras dan angka inflasi.

Hal tersebut diungkapkannya dalam diskusi daring bertajuk Keberhasilan Program Bantuan Pangan dan Tantangan Kedepan, Rabu (2/8/2023).

Ia mengatakan, fluktuasi harga beras saat bansos beras dikucurkan selama empat bulan (Maret-Juni 2023), jauh lebih rendah dari fluktuasi harga empat bulanan pada dua periode sebelumnya.

Baca juga: Ombudsman: Laporan Masalah Pedesaan 6,7 Persen, Soal Data Bansos Hingga Pilkades

Dilihat dari sisi permintaan (demand), dengan bansos beras 10 kg ke setiap keluarga penerima manfaat (KPM), Khudori mengatakan hal tersebut mampu menekan harga karena mereka tak perlu lagi membeli beras ke pasar.

"Ketika mereka tidak pergi ke pasar, tekanan kepada harga itu berkurang, menurun menjadi lebih murah," ujar Khudori.

Kemudian, ia mengatakan keberadaan bansos beras juga dapat dilihat dari sisi penawaran (supply). Volume bansos yang besar, sekitar 213,5 ribu ton atau 8,5 persen dari konsumsi bulanan, mampu mempengaruhi keseimbangan harga beras.

Jadi, ia menyebut dari dua sisi ini bisa dilihat mengapa stabilisasi harga kini cenderung menunjukkan adanya penurunan, demikian juga inflasinya.

Meski demikain, untuk menyimpulkan bansos beras terbukti ampuh menekan harga atau tidak, Khudori mengatakan harus dibuktikan lagi di bulan-bulan berikunya.

"Perlu juga dilihat di 3 bulan mendatang, ketika Bulog mendapat penugasan di Oktober sampai Desember, itu paling tidak punya bukti lebih dari satu kali yang itu membuat yakin bansos ini punya dampak seperti yang kita perkirakan untuk sementara ini," kata Khudori.

Diberitakan sebelumnya, Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengungkapkan, penyaluran bantuan pangan beras kepada masyarakat berpendapatan rendah telah rampung 100 persen.

Asal tahu saja, penyaluran ini dilakukan selama tiga bulan dan menyasar pasa 21,353 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di 38 Provinsi dengan jumlah total mencapai 640 ribu ton beras.

Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi mengatakan, pihaknya tengah mengajukan penyaluran bantuan pangan lagi, selama tiga bulan ke depan.

"Dengan rampungnya penyaluran bantuan beras tersebut, saat ini kita sedang berupaya untuk mengajukan penambahan periode penyaluran bantuan selama 3 bulan ke depan," ujar Arief dalam keterangannya, dikutip Selasa (18/7/2023).