Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah membeberkan sejumlah hal yang menghambat percepatan program konversi motor listrik di Indonesia.

Sebagai informasi, program konversi motor listrik adalah program yang digagas oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mempercepat penggunaan kendaraan listrik di Tanah Air.

Direktur Konservasi Kementerian ESDM Gigih Udi Atmo mengatakan, Pemerintah telah mematok besaran target hingga tahun 2024 untuk mengubah motor BBM menjadi listrik.

Baca juga: Sukseskan Konversi Motor Listrik, Kementerian ESDM Sinergikan Berbagai Pihak

"Pada tahun ini, pemerintah menargetkan sebanyak 50.000 unit motor BBM dikonversikan menjadi listrik, sedangkan pada tahun 2024 targetnya meningkat menjadi 150.000 unit," ucap Gigih dalam keterangannya dikutip, Senin (14/8/2023).

Namun ia menyebut, sejauh ini baru tercatat sekitar 4.500 masyarakat yang mendaftar untuk mengonversikan motornya, tentu jumlah tersebut masih jauh dari harapan pemerintah.

Gigih membeberkan, minat rendah partisipasi masyarakat terkait konversi motor listrik disebabkan sejumlah hal.

Di antaranya, karena kurangnya sosialisasi, harga yang cukup mahal, hingga kekhawatiran masyarakat terkait komponen motor listrik.

Pemerintah sendiri, lanjut Gigih, juga telah melakukan berbagai macam usaha untuk menarik minat masyarakat agar ikut serta dalam konversi motor listrik.

Seperti dengan memberikan bantuan subsidi sebesar Rp7 juta berupa potongan harga ketika melakukan konversi motor listrik untuk menekan biaya investasi konversi motor listrik, dimana biaya tertinggi untuk mengonversikan motor listrik yaitu sebesar Rp17 juta.

Dari sisi layanan purna jual, Gigih mengatakan bahwa baterai motor listrik merupakan salah satu komponen utama yang dikhawatirkan masyarakat cepat rusak, akan mendapatkan garansi hingga tiga tahun dalam program konversi motor listrik.

Sedangkan garansi yang ditawarkan untuk motor brushless direct current (BLDC) atau dinamo motor selama 1 tahun.

"Jadi masyarakat tidak perlu khawatir jika tiba-tiba dalam beberapa bulan baterai bermasalah, tinggal bawa saja ke bengkel dan nanti bengkel akan mengganti baterai tersebut," jelas Gigih.

Terkait kelaikan dan status legalitas motor konversi, lanjutnya, sudah didukung oleh Kementerian Perhubungan dan Polri dengan sudah ditetapkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) yang ditandatangani oleh tiga pucuk pimpinan kementerian dan lembaga tersebut, yakni Menteri ESDM, Menteri Perhubungan, dan Kapolri pada 28 Juli 2023 lalu.

Namun dari itu semua, Gigih mengatakan bahwa faktor sosialisasi terhadap masyarakat adalah hal terpenting guna menyebarluaskan informasi tentang manfaat dan program konversi motor listrik.

Oleh karena itu, sosialisasi konversi motor listrik ini masih akan dilanjutkan di beberapa kota lain di Indonesia.

"Sosialisasi konversi motor listrik sudah dilakukan di Bali (Denpasar), sekarang di Surabaya, dan ini bukan yang terakhir, tetapi masih akan dilakukan di kota besar lainnya di Indonesia, yakni Yogyakarta, Semarang, Bandung, Medan, Balikpapan, Makassar, Mataram, dan Kupang Nusa Tenggara Timur," pungkasnya.