"Karena kalo bicara kebijakan, itu kewenangan regulator," sambungnya.

Irto melanjutkan, untuk saat ini Pertamina tetap menyalurkan BBM bersubsidi sesuai dengan aturan yang ada, yakni BBM jenis Solar.

"Pertamina Patra Niaga selaku operator akan berkomitmen menjalankan kebijakan penyaluran BBM Penugasan dan Subsidi sesuai dengan regulasi yang ditetapkan Pemerintah," pungkasnya.

Isu pemberian subsidi untuk Pertamax timbul sejalan ramainya bahasan polemik polusi udara di DKI Jakarta.

Diketahui, sektor transportasi ditengarai menjadi salah satu sektor yang berkontribusi di balik pencemaran udara.

Sebelumnya, Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Sigit Reliantoro, mengatakan bahwa sumber pencemar udara DKI didominasi oleh sumber pencemar lokal.

Selain itu, penyebab pencemaran udara DKI ditengarai berasal dari kendaraan bermotor dengan bahan bakar fosil.

Sektor transportasi menjadi penyumbang 44 persen sumber pencemar, diikuti sektor industri 31 persen, manufaktur 10 persen, perumahan 14 persen dan komersial 1 persen.

Itulah sebabnya, dengan mengutip kajian ahli, yaitu Prof. Puji Lestari Ph.D, Sigit menjabarkan bahwa kebijakan yang paling direkomendasikan dalam memperbaiki kualitas udara adalah utamanya ialah kebijakan yang menyasar bidang transportasi.

“Disusul kemudian mengawasi industri dengan memasang alat kontrol emisi yang lebih baik, dan juga mendorong efisiensi energi," papar Sigit seperti dikutip Kontan.

Solusi Polusi

Sebelumnya diberitakan BBM RON 92 milik Pertamina yakni Pertamax direncanakan bakal menjadi BBM bersubsidi. Pemerintah ingin memperluas pengunaan Pertamax karena memiliki kadar emisi yang rendah.

Salah satu alasan dari rencana pemerintah tersebut adalah demi mengurangi polusi udara yang belakangan kian parah. Nantinya penyaluran BBM jenis Pertalite akan dibatasi. Pertalite sebelumnya adalah jenis BBM Ron 90 bersubsidi yang sekarang paling banyak digunakan oleh masyarakat.

Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana mengatakan pembahasan secara internal mengenai hal itu telah dilakukan untuk kemudian dibawa dalam Rapat Terbatas Kabinet di Istana Negara, Jakarta, Senin(28/8).