TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan memastikan pemerintah tidak akan membebani masyarakat jika nantinya BBM jenis Pertalite resmi dihapus.

"Kita akan tetap melihat supaya rakyat itu jangan sampai terbebani. Itu kuncinya," kata Luhut dikutip dari Kontan, Rabu (6/9/2023).

Diketahui, pemerintah mewacanakan untuk menghapus bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dan menggantikannya dengan Pertamax bersubsidi dengan nama Pertamax Green 92.

Baca juga: Luhut Singgung Emisi Kendaraan Jadi Salah Satu Faktor Polusi, Penghapusan Pertalite Sedang Dikaji

Luhut menjelaskan, saat ini pemerintah masih mengkaji wacana penghapusan Pertalite.

"Nanti kita lakukan semua itu, sekarang lagi dihitung. Ini kan masalah polusi juga. Jadi kita mau etanol berapa persen, supaya oktannya turun, supaya sulfurnya berkurang," ujar Luhut.

Dengan wacana penghapusan Pertalite tersebut, diharapkan masyarakat bisa beralih ke BBM yang lebih ramah lingkungan.

Pasalnya, menurut Luhut, transportasi merupakan penyumbang terbesar polusi udara. Bahkan 37 persen sepeda motor tidak lolos uji emisi.

"Jadi sekarang kita mau perbaiki dulu bahan bakarnya. Itu semua kita lakukan secara terukur," katanya.

Luhut menyebut, pemerintah juga melibatkan program kemitraan Indonesia-Australia untuk perekonomian (Prospera) untuk mengkaji hal tersebut sebelum pemerintah menghapus Pertalite.

"Sekarang yang kita lakukan ini baru feeling, belum data yang lengkap. Jadi saya pikir setelah studi ini selesai dalam minggu-minggu ini, kita akan targetin ini lebih bagus," ujar Luhut.