TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Starlink, perusahaan layanan internet berbasis satelit milik Elon Musk akan menyediakan akses internet ke masyarakat Indonesia mulai tahun 2024.

Proyek satelit yang dikembangkan perusahaan transportasi antariksa SpaceX ini sudah ujicoba pemesanan layanan ke pelanggan dengan menyertakan alamat.

"Starlink menargetkan layanan di wilayah Anda mulai tahun 2024. Ketersediannya tergantung pada
persetujuan peraturan. Pada setiap wilayah cakupan, pesanan dipenuhi berdasarkan siapa yang
datang lebih dulu dilayani," tulis Starlink, Sabtu (23/9/2023).

Starlink sebenarnya sudah memasuki wilayah Indonesia namun belum melayani pasar ritel, melainkan
berupa melayani pelanggan korporat yang bekerjasama dengan Telkomsat, anak usaha Telkom.

Dengan melayani pasar ritel, Starlink nantinya akan menjangkau layanan internet satelit yang bisa
digunakan oleh masyarakat.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengungkapkan perwakilan Starlink sudah
menemui Pemerintah Indonesia.

Pertemuan tersebut untuk membahas proses perizinan Starlink memasuki pasar ritel Indonesia.

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi sebelumnya menyampaikan divisi SpaceX itu sudah membentuk perusahaan di Indonesia dengan nama PT Starlink Services Indonesia.

Direktur Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika (Dirjen PPI) Kementerian Kominfo Wayan Toni
Supriyanto mengungkapkan pemerintah tidak akan memberikan izin kepada Starlink masuk ke pasar
ritel jika perusahaan itu tidak mengikuti aturan yang berlaku.

"Untuk menjaga level playing field sesama (pemain industri telekomunikasi) kepada semua. Kemarin
kita sampaikan ke perwakilan Starlink bahwa ada Online Single Submission atau OSS seperti ini, itu
yang punya ini BKPM, regulasinya seperti ini," kata Wayan.

Baca juga: Sangkal Jadi Komplotan Rusia, Elon Musk Klaim Nonaktifkan Jaringan Starlink demi Cegah PD III

Sementara itu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar
Pandjaitan dan Elon Musk telah bertemu beberapa waktu lalu.

Luhut memastikan Starlink bisa membantu ketersediaan akses internet di wilayah yang sulit
dijangkau oleh infrastruktur telekomunikasi di daratan.

"Kami sudah berdiskusi terkait ketertarikan Elon untuk bekerjasama membangun jaringan internet
murah di timur Indonesia lewat satelit Starlink-nya yang populer itu," ujar Luhut dalam postingan
akun Instagram pribadinya.

Baca juga: Starlink Masuk RI, Pengamat: Level Playing Field Harus Sama dengan Provider Lokal

"Saya sampaikan bahwa manfaat yang ditimbulkan jika Starlink beroperasi di Indonesia amat besar,
misalnya; infrastruktur kesehatan seperti akses internet di puskesmas daerah terpencil bisa
membantu tenaga kesehatan melaporkan data-data faskes secara real time," kata dia.

Hak dan Kewajiban Setara

Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi menilai penyedia jasa internet berbasis satelit Starlink
harus menjalankan usaha dengan level playing field yang sama dengan provider eksisting.

Heru menegaskan Starlink harus menjalanka hak dan kewajiban yang setara dengan usaha
telekomunkasi lainnya kepada komsumen.

“Level playing field ini dibutuhkan guna menjamin persaingan yang setara antara Starlink dengan
pemain lokal karena kan sekarang ini ada kewajiban membayar BHP (Biaya Hak Penggunaan)
telekomunikasi,” ucap Heru kepada Tribun, Sabtu (23/9/2023).

Baca juga: Luhut Sebut Elon Musk Sambangi Indonesia Oktober 2023 Akan Cek Starlink, Bahas Investasi Tesla Juga?

Menurutnya, apabila Starlink sebagai perusahaan global tidak dikenakan BHP bisa dipastikan
kompetisi penyelenggara tidak sehat.

Dampak dari kompetisi tidak sehat bisa membuat provider lokal yang sudah ada puluhan tahun
berguguran.

“Starlink ini akan berhadapan langsung dengan penyelenggara internet yang tergabung dalam
Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII),” urai Heru.

Dia menegaskan pentingnya memetakan antara pasar serat optik, pasar seluler, dan pasar serat
optik agar terciptanya kompetisi yang saling menguntungkan.

Pun demikian pemerintah harus tahu penyelenggara mana yang akan memenuhi kebutuhan pasar
misalnya daerah 3T.

“Starlink bisa memberikan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) bila mana mereka
diberikan kewajiban yang sama,” tutur Heru.

Apabila Starlink hanya menjadi Indonesia sebagai kepanjangan usaha mereka di dunia justru akan
menyulitkan penyelenggara lain.

“Kita tidak anti investasi asing tapi sudah semestinya Starlink mendirikan perusahaan di Indonesia
membayar BHP serta membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat kita,” pungkasnya. (Tribun
Network/Reynas Abdila)