Kebijakan ini membuahkan tingkat kemiskinan menurun tajam. Dimulai dari 2014, tingkat kemiskinan masih sebesar 11,25 persen sudah menurun ke angka 9,41 persen pada 2019. Pada 2023, tingkat kemiskinan juga kembali turun ke level 9,36 persen. 

Baca juga: Peningkatan dan Strategi Anggaran Kesehatan, Upaya Mewujudkan SDM Indonesia yang Sehat dan Produktif

Sejalan dengan penurunan angka kemiskinan, jangkauan program keluarga harapan (PKH) juga meningkat dari 2,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM) pada 2014, menjadi 10 juta KPM di 2022. 

Penurunan angka kemiskinan yang berhasil tercapai berkat strategi pemerintah tersebut, juga berdampak pada tingkat pengangguran yang menurun. Periode 2014-2019, telah tercipta lapangan kerja sebanyak 17,9 juta orang (neto). Kemudian menurun sebesar 0,3 juta orang (neto) akibat pandemi pada 2020. 

Kemudian pada fase pemulihan ekonomi yang berlangsung pada periode 2021-2022, lapangan kerja kembali tercipta sebanyak 6,8 juta orang (neto). Sehingga angka pengangguran turun ke angka 5,45 persen di tahun 2023. 

Negara maju perlu infrastruktur memadai

Bersamaan dengan upaya memajukan kualitas SDM, pemerintah juga menyadari infrastruktur memadai juga diperlukan untuk mewujudkan cita-cita sebagai negara maju. Maka itu, pemerintah terus menggenjot pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan produktivitas, konektivitas, dan daya saing.

Capaian tersebut bisa dilihat antara lain dari bertambahnya panjang ruas tol beroperasi dari 802 km di 2014 menjadi 2.687 km di 2022.  Jumlah jalan umum dari 517,75 ribu km pada 2014 meningkat menjadi 549,16 ribu km di 2022. Pembangkit listrik di 2014 sebesar 53 GW meningkat tajam menjadi 81,20 GW di 2022.

Salah satu hasil dari pembangunan infrastruktur di daerah. (Dok. Kemenkeu)

Pun dengan kapasitas bendungan, dari semula 6,39 miliar meter3 di 2014 melonjak jadi 16,96 miliar meter3 pada 2022. Jumlah bandar udara dari 237 unit di 2014 menjadi 287 bandara di 2022. Dan pelabuhan dari 1.655 unit di 2014 bertambah menjadi 3.157 pelabuhan di 2022.

Kebijakan fiskal yang efektif seperti inilah yang membuat Indonesia dinilai sukses melewati badai pandemi Covid-19. Ekonomi nasional juga pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat, dengan data pertumbuhan ekonomi yang stabil di level 5 persen dan inflasi juga terkendali. Ini membuat kinerja fiskal semakin sehat dan kesejahteraan rakyat juga semakin meningkat. 

Baca juga: Pemerintah Tingkatkan APBN Program Perlinsos Demi Bantu Turunkan Angka Kemiskinan Ekstrem

Indonesia pun mampu berkiprah di forum internasional di tengah ketidakpastian global. Tahun 2022 kemarin, Indonesia dipercaya dan sukses menjadi tuan rumah KTT G20. Pada tahun 2023 ini, Indonesia juga berhasil menyelenggarakan Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN.

Semua pencapaian ini menjelaskan bahwa kebijakan fiskal dalam APBN yang sudah diterapkan mampu merespon dinamika perekonomian, menjawab tantangan ekonomi dan mendukung agenda pembangunan. APBN yang sebagai Shock Absorber, berfungsi sebagai stabilisasi, mampu dijalankan dengan baik sebagaimana tugas dan fungsinya. 

“Salah satu syarat untuk menuju Indonesia Maju adalah keluar dari middle income trap, caranya tentu mempercepat transformasi ekonomi,” pungkas Wahyu. 

Dengan fungsi alokasi sebagai agen pembangunan, APBN telah berhasil mencapai percepatan transformasi ekonomi. Sementara dari fungsinya sebagai distribusi, APBN juga mampu dijalankan sebagai solusi bagi kesejahteraan rakyat.