Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Stafsus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo membantah tudingan APBN digunakan untuk membayar utang ke China atas proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).

Publik menyoroti pendanaan proyek KCJB yang disebut membuat negara harus membayar cicilan Rp 266 miliar tiap bulan selama 30 tahun kepada China.

Baca juga: Rombongan Presiden Jokowi Tiba di Stasiun Hub KCJB Padalarang

Prastowo memastikan bahwa narasi yang beredar tersebut keliru. Ia menegaskan bahwa pembayaran cicilan atas proyek KCJB diangsur secara langsung oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI).

"Ini keliru. Saya luruskan, yang melakukan kontrak pinjaman untuk cost overrun adalah PT KAI dan CBD. Yang akan mengangsur? Ya PT KAI," ujar Prastowo, saat dikonfirmasi Jumat (6/10/2023).

Pembayaran utang ke China atas proyek KCJB ini juga bersumber dari pendapatan PT KAI, bukannya APBN.

"Sumbernya? Dari pendapatan mereka, antara lain kontrak pengangkutan dengan PT Bukit Asam. Jadi bukan cicilan dari APBN," tegasnya.