Pengamat Ekonomi Dorong Upaya PLN Pimpin Transisi Energi Menuju Nol Emisi Karbon di 2060
Pengamat ekonomi PT PLN (persero) untuk menjadi garda terdepan mengakselerasi transisi energi lewat penambahan kapasitas Energi Baru Terbarukan (EBT).
Penulis: Danang Triatmojo
Editor: Wahyu Aji
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat ekonomi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi mendukung upaya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam hal ini PT PLN (persero) untuk menjadi garda terdepan mengakselerasi transisi energi lewat penambahan kapasitas Energi Baru Terbarukan (EBT).
"Saya mengapresiasi PLN yang telah menjadi garda terdepan dalam mengakselerasi transisi energi dengan menambah kapasitas EBT dalam jumlah besar, serta kolaborasi global yang sudah dilakukan," kata Fahmi, ditulis Selasa (31/10/2023).
Dalam hal transisi energi, Fahmi menyebut hal ini terlihat saat PLN mengembangkan program Accelerated Renewable Energy Development (ARED) atau akselerasi pengembangan EBT untuk menjawab tantangan mismatch antara lokasi sumber EBT berskala besar dengan pusat demand listrik.
Dengan program itu, PLN mampu mengakselerasi penambahan energi terbarukan hingga sebesar 75 persen atau setara 60 GW pada 2040. Terinci PLN akan menambah PLTA dan Geothermal sebesar 32 GW serta menambah kapasitas pembangkit surya dan angin hingga sebesar 28 GW.
Lebih lanjut, kata Fahmi, PLN juga melakukan Green Enabling Super Grid yang dilengkapi dengan Smart Grid dan Flexible Generation.
Menurutnya lewat hal ini PLN bisa kian memimpin transisi energi menuju net zero emission pada 2060.
"Dari situ, kita bisa lihat kinerja PLN makin memimpin transisi energi untuk menuju Net Zero Emissions 2060," ungkapnya.
Adapun PLN telah melakukan sejumlah kolaborasi baik di tingkat lokal, nasional maupun global dengan tujuan percepatan agenda transisi energi di Indonesia. Seperti kolaborasi global dengan menggandeng mitra bisnis dari China pada Indonesia-China Business Forum (ICBF) di Beijing.
MoU antara PLN dengan State Grid Corporation of China (SGCC) yang diteken di hadapan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) saat ajang Indonesia-China Business Forum (ICBF) di Beijing.
Serta, dengan International Energy Agency Fatih Birol di Prancis.
Penandatanganan MoU juga dilakukan antara PLN dan Vice Chairman, President Sinosure, Sheng Hetai. Kemudian menjalin kesepakatan dengan pemimpin perusahaan listrik Thailand, Malaysia, Laos, serta perwakilan ASEAN Center for Energy.
Fahmy menyebut dengan kerja sama dan kolaborasi tersebut, bisa menopang terwujudnya percepatan pertumbuhan kapasitas energi nasional, serta pengentasan kemiskinan lewat banyaknya lapangan pekerjaan yang dibuka.
Baca juga: Bos PLN Targetkan Seluruh Kendaraan Operasional Roda Dua Gunakan EV pada 2024
"Dengan begitu, percepatan pertumbuhan dengan membangun kapasitas nasional guna menciptakan lebih banyak lapangan kerja serta mengentaskan kemiskinan, akan segera terwujud bersamaan dengan terjaganya lingkungan," pungkasnya.