Peritel Khawatir Daya Beli Masyarakat Bakal Tertahan Imbas Naiknya Suku Bunga
Peritel khawatir daya beli masyarakat dapat tertahan imbas dari naiknya suku bunga acuan.
Penulis: Endrapta Ibrahim Pramudhiaz
Editor: Hendra Gunawan
Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Peritel khawatir daya beli masyarakat dapat tertahan imbas dari naiknya suku bunga acuan.
Bank Indonesia (BI) telah memutuskan untuk menaikkan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 25 persen basis poin menjadi 6 persen.
Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey khawatir masyarakat akan mulai mengurangi pembelian mereka karena naiknya suku bunga acuan ini.
Baca juga: Bank Sentral Jepang Naikkan dan Tetapkan Suku Bunga Jangka Panjang Menjadi 1 Persen
"Dalam beberapa bulan akan ada adjustment bunga dan itu pasti akan membuat daya beli berkurang karena masyarakat akan membayar bunga yang naik itu kan," kata Roy kepada wartawan di Jakarta, dikutip pada Kamis (2/11/2023).
Menurut Roy, BI rate 6 persen ini sudah paling tinggi setelah selama hampir sekitar 20 bulan ditahan di 5,75. Ia ingin posisi suku bunga acuan ini tidak bertahan lama.
"Daya beli pasti akan tersedot karena sudah ada kenaikan BI rate itu," ujarnya.
Satu hal lagi yang menjadi kekhawatirannya adalah nilai tukar rupiah yang tengah melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS).
Nilai tukar rupiah yang melemah ini bisa berimbas pada peritel berjualan lebih mahal karena banyak bahan baku dan penolong masih berasal dari impor.
"Memang menguntungkan bagi para eksportir (pelemahan rupiah), tapi kita masalahnya barang baku dan penolong [seperti] beras, gula, bawang putih itu kan impor," ujar Roy.
Baca juga: Kasus Kartel Suku Bunga Pinjol, KPPU Tetapkan 44 Perusahaan P2P Lending Jadi Terlapor
"Jadi kalau kita impor di akhir tahun, rupiah kita lemah, maka kita beli impornya lebih mahal, berarti menjualnya juga nanti lebih mahal," lanjutnya.
Roy pun meminta pemerintah tetap konsisten menggelontorkan bantuan langsung tunai dan subsidi kepada masyarakat marginal.
Selain itu, pemerintah juga diminta bisa memberikan ketenangan berupa iklim politik yang kondusif kepada masyarakat menengah ke atas, sehingga mereka tidak menahan belanja dan para investor tidak mencabut uangnya.
