Mentan Ungkap 16 Persen Petani Belum Dapatkan Pupuk Subsidi karena Tak Punya Kartu Tani
Andi Amran Sulaiman mengungkap alasan selama ini masih ada petani yang belum mendapatkan pupuk subsidi.
Penulis: Endrapta Ibrahim Pramudhiaz
Editor: Sanusi
Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkap alasan selama ini masih ada petani yang belum mendapatkan pupuk subsidi.
Ia mengatakan, para petani yang kesulitan mendapatkan pupuk subsidi ini karena belum memiliki Kartu Tani.
Baca juga: Lewat Digitalisasi, BUMN Pupuk Tingkatkan Layanan Pupuk Subsidi untuk Petani
"Di sini persoalannya kemarin adalah kami dari lapangan, pupuk ada 1 juta, tapi di sisi lain petaninya berteriak. Artinya ada yang miss, ada yang tidak sinkron," kata Amran ketika ditemui di kantor Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Selasa (7/11/2023).
"Saya dari Sulawesi Tengah, turun ke Sulawesi Selatan, cek apa masalahnya? Ternyata kartu tani ini tidak semua orang bisa menggunakan," lanjutnya.
Alasan mereka belum memiliki Kartu Tani karena sejumlah hal. Ada yang karena domisilinya jauh di pegunungan dan tak memiliki pendidikan yang memadai.
"Jadi gini, di lapangan ini yang enggak punya Kartu Tani, kemudian daerah pegunungan jauh dari kota, ini yang sulit dapatkan pupuk dan tidak punya kartu," kata Amran.
"Bahkan pendidikan rendah, maaf, sehingga tidak mampu akses proses dan seterusnya, sehingga dia tidak dapat pupuk," sambungnya.
Baca juga: Petani di Bangka Selatan Mengeluh Kesulitan Tebus Pupuk Subsidi, Ini Klarifikasi BUMN Pupuk
Ia mengatakan, berdasarkan hitungan Kementerian Pertanian, ada 16 persen petani tidak bisa mengakses pupuk subsidi.
Saat ini, Amran mengatakan tengah mencari solusi untuk membenahi ini, yaitu berupa penyederhanaan regulasi.
Baca juga: Ada Kabar soal Pupuk Subsidi Menumpuk di Gudang Sergai Sumut, Ini Jawaban Pupuk Indonesia
"Aku cek berapa persen, 16 persen. Nah, ini yang kita carikan solusi. Solusinya adalah dalam waktu dekat, paling lambat 2 minggu selesai. Kita buatkan regulasi. Kita sederhanakan (regulasinya)," tutur Amran.
Salah satu kemungkinan solusi yang ia sebut adalah penggunaan Kartu Tani diubah dengan KTP. Hal itu untuk memudahkan petani yang domisilinya jauh di pelosok.
"Kemungkinannya kartu tani ini kan kalau daerah remote area kayak pegunungan itu kan gak bisa terjangkau kan? Tidak ada sinyal segala macam. Lah kita harus kreatif," kata Amran.
"Kreatifitas kita adalah bisa saja KTP, yang penting dia masuk kelompok tani, kemudian kita bisa beri pupuk. Yang terpenting gini deh. Dia petani, dia berhak dapat pupuk, kita upayakan berikan," pungkasnya.