Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nitis Hawaroh

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyatakan, Peraturan Presiden (Perpres) jaminan kompensasi warga Pulau Rempang sudah mencapai 95 persen.

Peraturan tersebut menyoal kompensasi warga terdampak proyek Rempang Eco City terhadap investasi dari Xinyi Group sebesar Rp 174 triliun.

"Jalan Perpres sudah hampir jadi. Sudah 95 persen tinggal teken saya sudah paraf kemarin," kata Bahlil kepada wartawan usai menghadiri acara Anugerah Layanan Investasi 2023, di Jakarta Pusat, Rabu (8/11/2023).

Baca juga: Menteri Bahlil Klaim 50 Persen Lebih Warga Rempang Bersedia Digeser ke Lokasi Baru

Menurut Bahlil, Perpres jaminan kompensasi warga Rempang itu bakal terbit di bulan ini. Hanya saja dia enggan menjelaskan secara rinci.

"Saya pikir bulan ini (November) harus selesai semua," ungkapnya.

Meski begitu, Bahlil bilang pergeseran warga Rempang sejauh ini berjalan baik. Menurutnya, yang paling utama adalah cara berkomunikasi dengan masyarakat.

"Positif. Ini kan yang penting adalah cara kita mengkomunikasikan kemudian kita harus jangan merasa karena kita pejabat terus semena-mena, enggak boleh. Kita harus betul-betul mengkomunikasikan dengan baik," jelasnya.

Sebelumnya, Bahlil Lahadalia mengklaim sebanyak 50 Kepala Keluarga (KK) telah menempati hunian sementara di empat lokasi yang berbeda.

Menurut Bahlil, saat ini sudah 50 persen lebih bersedia untuk melakukan pergeseran lahan di Pulau Rempang, Batam Kepulauan Riau.

"Ya sudah pindah 50an lebih lah yang sudah pindah, yang sudah mendaftar itu sudah mencapai hampir 500 dari 900 KK loh. Jadi sudah 50 persen lebih yang bersedia untuk digeser secara sukarela," kata Bahlil kepada wartawan di Kantornya, Jumat (20/10/2023).

Dikatakan Bahlil, pihaknya juga gencar melakukan komunikasi dengan masyarakat sekitar untuk bersedia melakukan pergeseran secara menyeluruh.

Baca juga: Dukung Menteri Bahlil, Anggota DPR: Musyawarah Mufakat Kunci Penyelesaian Masalah Rempang

Adapun terkait tenggat waktu pergeseran, Bahlil bilang belum bisa memastikan. Namun dia bilang lebih cepat lebih baik.

"Memang kita komunikasi sama rakyat ini kan harus baik, harus butuh waktu, kita bicara baik-baik. Kalau mereka belum mau itu karena belum ada penjelasan yang mungkin mereka mengerti," ujar Bahlil.

"Lebih cepat lebih baik. Tapi harus dengan cara yang baik," imbuh dia menegaskan.