Erick Thohir Terbuka Jika Ada Kritik dari Semua Capres

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengaku siap menerima kritik dan saran para Calon Presiden (Capres), perihal kinerja BUMN selama 4 tahun ke belakang.

Hal ini diungkapkan Erick ketika merespon adanya kritik dari salah satu Capres yakni Ganjar Pranowo, perihal kinerja dan kondisi perusahaan-perusahaan pelat merah, khususnya BUMN sektor karya atau konstruksi.

"Jadi ini hal-hal yang saya rasa kritik dan saran, saya terbuka, sekarang lagi eranya pemilu. Pasti nanti ada Pak Anies bicara sesuatu, Pak Ganjar bicara sesuatu, Pak Prabowo bicara sesuatu," ucap Erick di Kementerian BUMN Jakarta, Kamis (9/11/2023).

"Saya sebagai Menteri profesional ya harus menerima daripada masukkan, kritik, ataupun saran, karena ini dinamika yang sedang terjadi," sambungnya.

Erick juga mengungkapkan, saat ini dirinya terus fokus membenahi seluruh perusahaan pelat merah yang berada di bawah naungan Kementerian BUMN.

Baik dari sisi kinerja keuangan, maupun menjaga keberlanjutan perusahaan secara jangka panjang.

Diketahui, Erick Thohir telah menjabat sebagai Menteri BUMN selama 4 tahun, tepatnya pada 2019.

Erick menegaskan, dirinya bersama jajaran telah melakukan berbagai upaya untuk membuat BUMN lebih baik seiring berjalannya waktu. Meski demikian, ia mengaku kinerja BUMN belum sempurna sepenuhnya.

"Tapi saya yakinkan kepada para calon Presiden, empat tahun terakhir ini BUMN sudah ke arah yang sangat bagus, hasilnya sudah ada, tetapi apakah masih ada kekurangan? Ya pasti ada," papar Erick.

"Yang namanya kesempurnaan hanya milik Allah SWT, jadi saya terbuka (atas kritik dan saran)" pungkasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Calon Presiden Ganjar Pranowo mengkritik banyak BUMN karya pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mulai mengalami kebangkrutan karena tidak efisien dan tindakan korupsi.

“Sudah ada berapa perusahaan, BUMN bangkrut, yang karya-karya karena ngurus ini? Banyak. Inefisien kuncinya," kata Ganjar dalam Sarasehan 100 Ekonom di Jakarta, Rabu (8/11/2023).

Menurutnya, ada tata kelola yang tidak optimal di perusahaan pelat merah sektor karya berpotensi membebani keuangan negara.

Dia mengatakan, hal ini merujuk pada minimnya Internal Rate of Return (IRR) atau angka balik modal dari pembangunan infrastruktur yang digarap oleh BUMN Karya.

Di sisi lain, BUMN Karya dinilai kerap membebani keuangan negara karena sering mendapat kucuran Penyertaan Modal Negara (PMN).

"Ya gimana, tidak governance kok, betul engga pak? Hayo yang main di situ siapa aja hayo, yang udah bangkrut berapa BUMN? enggak governance kok," ujar Ganjar.

Ia menyakini, BUMN karya tidak akan rugi jika perhitungannya jelas dalam mengerjakan suatu proyek.

"Kalau itu governance kita bisa ngukur kok, saya juga punya datanya. Maka sebenarnya perlu prudent. Saya pernah jadi legislatif pernah jadi eksekutif, maka seringkali seen is believing, yang kita buat itu akan ditonton itu berhasil," paparnya.