Soal Boikot Produk Terafiliasi dengan Israel, Mendag Zulhas: Terserah Masyarakat
Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menanggapi soal gerakan memboikot produk yang terafiliasi dengan Israel.
Penulis: Endrapta Ibrahim Pramudhiaz
Editor: Hendra Gunawan
Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menanggapi soal gerakan memboikot produk yang terafiliasi dengan Israel.
Diketahui, konflik Israel - Hamas, Palestina memunculkan seruan boikot produk - produk Israel di Indonesia.
Sejumlah ajakan boikot produk Israel membanjiri media sosial semisal X atau sebelumnya Twitter.
Baca juga: DPR Turki Boikot Coca-cola dan Produk Nestle dari Menu di Kafe dan Resto: Dianggap Dukung Israel
Gelombang kampanye di media sosial tersebut juga terjadi di beberapa negara yang mengecam serangan Israel ke Palestina.
Menanggapi hal tersebut, pria yang akrab disapa Zulhas itu mempersilakan masyarakat untuk melakukan aksi boikot.
"Itu terserah masyarakat, tapi apakah itu membantu? Silakan saja," katanya secara singkat ketika ditemui di Hotel Kempinski, Jakarta Pusat, Kamis (9/11/2023).
Terkait konflik ini, Zulhas mengatakan besok akan mendampingi Presiden Jokowi ke KTT Darurat Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).
"Saya juga abis ini nanti akan bertemu menteri-menteri perdagangan bidang OPEC, saya juga akan mendampingi Bapak Presiden bertemu Biden. Besok berangkat," ujarnya.
Ia mengatakan, apa yang dilakukan Israel di tanah Palestina merupakan pelanggaran kemanusiaan dan pelanggaran berat.
"Bagi Indonesia, sesuai pembukaan undang-undang dasar kita, kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Oleh karena itu, kita mengutuk keras" kata Zulhas.
Baca juga: Ramai Seruan Boikot Produk Israel, Muncul Ajakan Kembali ke Lokal
Ia kemudian mempertanyakan respons negara barat akan hal ini.
"Itu yang selalu ngomong HAM, ngomong kemanusiaan, saudara bandingkan. Ukraina ribut sama Rusia, dua tahun 3 ribu anak-anak (meninggal). Ini satu bulan, 4 ribu anak-anak mati. Kok diam seribu bahasa?" kata Zulhas.
"Jadi kita Indonesia, jelas undang-undang dasar kita pembukaan, kemerdekaan hak segala bangsa, dan perikemanusiaan, perikeadilan, kita mengutuk itu. Besok presiden akan memimpin langsung KTT Darurat OKI di Riyadh," lanjutnya.
