TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tokoh pemuda, A Ikram Rifqi, mendukung kebijakan pemerintah terkait hilirisasi industri sebagai katalis penting Indonesia maju 2045.

Meskipun Produk Domestik Bruto (PDB) terus meningkat, dia mengingatkan praktik pertambangan berkelanjutan harus menjadi perhatian.

"Indonesia tak boleh terjebak hanya mengejar nilai tambah produksi. Sebab yang tak kalah penting, yakni menerapkan praktik pertambangan ramah lingkungan," kata Ikram, dalam keterangannya pada Selasa (28/11/2023).

Menanggapi buku "Nikel Indonesia Kunci Perdagangan Internasional", calon Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) itu menilai sektor pertambangan Indonesia berpotensi jadi pemain utama lewat skema hilirisasi.

Namun, aturan main berupa good mining practice juga wajib ditegakkan demi menjaga keberlanjutan. 

Ia pun mengajak anak muda ambil peran mengkritisi sekaligus mengawal pertambangan lewat aksi nyata.

Misalnya, dengan menyiapkan bibit pohon lalu turut menanamnya.

Menurutnya, cara ini bisa membangkitkan kesadaran soal lingkungan dan mendorong inovasi di kalangan pemuda.

Lebih dari itu, ia menegaskan urgensi keterlibatan politik (political engagement) yang aktif dan berkelanjutan dari warga, khususnya anak muda. Bukan sekadar saat pemilu, melainkan juga dalam advokasi dan mempengaruhi kebijakan sehari-hari. 

"Pemahaman mendalam tentang kebijakan serta advokasi dan pengaruhnya jauh lebih efektif untuk menopang kesejahteraan masyarakat," tegas Ikram.

Untuk mengatasi keterbatasan partisipasi politik yang kerap tidak mendalam, Ikram mengusulkan peningkatan kolaborasi antardaerah.

Baca juga: Dorong Pertumbuhan Ekonomi, Pemerintah Genjot Hilirisasi Industri Baja

Menurutnya, kerja sama antarpemerintah daerah ini bisa jadi solusi agar kebijakan publik lebih pro-kesejahteraan.

"Lewat kolaborasi, pemerintah lokal dapat saling mendukung dalam pencapaian tujuan bersama, termasuk kesejahteraan masyarakat," papar Ikram. 

Selain itu, kolaborasi daerah juga membuka peluang pertukaran pengalaman dan inovasi yang dapat meningkatkan efektivitas serta efisiensi pelaksanaan kebijakan. Lebih dari itu, ikatan antara kebijakan dan kebutuhan masyarakat pun semakin kuat.