Menurutnya, tindakan boikot ke restoran ataupun produk yang beroperasi di Indonesia merupakan hal yang tidak tepat, karena selama ini tidak ada yang terafiliasi dengan Israel.

Bahkan, kata Handaka, Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak pernah mengeluarkan daftar produk yang dilarang dibeli oleh umat muslim.

"Kami hanya beli lisensi saja, tapi semua bahan makanan, produksi, dan karyawannya semua Indonesia. Sehingga ini perlu dianalisa dan dikaji lagi ajakan boikot," paparnya.

Baca juga: Respons BPJPH soal Gerakan Boikot Produk yang Terafiliasi Israel

Oleh sebab itu, Handaka pun berharap pemerintah dapat menolong pengusaha yang terdampak dari aksi boikot produk Israel demi menyelamatkan tenaga kerja dalam negeri.

Selain itu, konsumsi domestik pun selama ini menjadi penyumbang terbesar dari perekonomian nasional, dan jika terganggu maka berdampak ke laju pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Pemerintah harus menyuarakan yang sebenarnya, kami semuanya dalam negeri, dari produk sampai tenaga kerja. Kalau ini berjalan panjang (aksi boikot), restoran yang biasa sewa di mall akan tutup karena penjualannya tidak bisa bayar sewa dan akhirnya karyawan terdampak," paparnya.

Hal yang sama juga disampaikan Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengusaha Pemasok Pasar Modern Indonesia (AP3MI) Uswati Leman Sudi.

Ia memperkirakan pendapatan sektor ritel bisa tergerus lebih dari 50 persen apabila seruan aksi boikot terhadap produk yang terafiliasi Israel berlangsung terus-menerus.

Saat ini, sambung Uswati, dampak seruan boikot produk yang terafiliasi dengan Israel terhadap jalannya industri ritel di Indonesia belum terasa.

"Kalau ini terjadi terus menerus, kalau kita bicara pareto dalam kategori yang sama, itu adalah 80 persen dari total bisnis, itu pareto. Kalau pengurangan, mulai biasanya isu ini dari yang kecil, kecil, berkembang, Mungkin bisa 50 persen lebih, bisa turun," katanya.