Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) membenarkan soal peredaran uang di Indonesia makin kering, seperti yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Parah, ya terasa dong masa tidak terasa. Ya rasalah itu kan," ujar Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani usai acara Indonesia-Europe Investment Summit 2023 di Jakarta, Kamis (30/11/2023).

Padahal, menurut Shinta, dunia usaha tengah berusaha untuk pulih setelah terkena 'pukulan' dari pandemi Covid-19. Namun, setelah pandemi, kembali terdampak oleh geopolitik global, seperti perang Rusia-Ukraina, hingga Israel-Palestina.

Baca juga: Margin Bunga Bank di Indonesia Masih Mencekik, Ini Penyebabnya

Lalu, ditambah tengah menurunnya ekspor ke negara tujuan seperti Amerika Serikat hingga China karena sedang mengalami pelemahan ekonomi.

"Pasar ekspor kita juga menurun signifikan. Kita kan' sangat bergantung pada pasar dalam negeri, pasar domestik kita ini ini yang kita pegang kan', nah di pasar domestik ini likuiditas juga sangat penting," terang Shinta.

Saat ini, Indonesia tengah bergantung oleh pasar dalam negeri. Ditambah suku bunga yang tengah tinggi, juga turut mempengaruhi likuiditas.

Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo menyampaikan terkait dengan peredaran uang. Ia mendengar dari banyak pelaku usaha kalau peredaran uang makin kering ke pelaku-pelaku usaha.

“Jangan-jangan, banyak yang dipakai untuk beli surat berharga negara (SBN) atau terlalu banyak dipakai beli ke Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) ataupun Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI),” ungkap Jokowi

Jokowi pun meminta, agar perbankan lebih getol dalam menyalurkan kredit. Hal ini untuk mendorong perputaran uang di sektor riil. Ia juga berpesan, perbankan terutama harus menyalurkan kredit pada usaha mikro kecil menengah (UMKM).

Baca juga: Usulannya tak Sesuai Permintaan Buruh, Apindo Persilakan Aksi Mogok Nasional, Tapi Ini Syaratnya

Sehingga ini akan bermuara pada bertahannya pertumbuhan ekonomi Indonesia, di tengah gempuran ketidakpastian global. Selain itu, Jokowi juga mengingatkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati maupun pemerintah daerah untuk menggenjot realisasi belanja.

Ia menyayangkan, realisasi belanja pemerintah daerah di sisa tiga minggu 2024, baru terserap 64 persen saja. Sedangkan belanja pemerintah pusat baru di angka 76 persen.