TRIBUNNEWS.COM, SORONG - Provinsi Papua Barat Daya telah meraih status Universal Health Coverage (UHC). Hal ini tentu menjadi bukti atas upaya Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dalam menjalankan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022, tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional.

Di samping itu, Pemprov Papua Barat Daya pun dinilai sukses memberikan kepastian berobat lebih dari 600 ribu masyarakatnya. Kesuksesan ini terbukti melalui lebih dari 98 persen penduduk di Provinsi Papua Barat Daya telah terdaftar menjadi peserta JKN.

Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan, David Bangun, mengapresiasi komitmen dari Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, dalam mendukung implementasi program JKN di wilayahnya sebagai program strategis nasional yang mampu meningkatkan kualitas kesehatan, dan produktivitas masyarakat melalui jaminan kesehatan.

"Kondisi geografis, aksesibilitas, hingga ketersediaan sarana prasarana maupun jaringan komunikasi dan data (jarkomdat) di Papua Barat Daya tentu menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah provinsi di Papua Barat Daya untuk merealisasikan UHC," ujar David.

"Oleh karena itu, kami sangat mengapresiasi komitmen dan kerja keras yang luar biasa dari seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, sehingga kini setiap warganya bisa memiliki perlindungan finansial dan akses pelayanan kesehatan yang komprehensif,” timpalnya.

Baca juga: Dirut BPJS Kesehatan Apresiasi Upaya Pemprov Jabar Beri Perlindungan Kesehatan Bagi Masyarakat

Pernyataan tersebut diungkapkannya dalam kegiatan penandatanganan Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja antara BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah XII bersama Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, Sabtu (09/12/2023).

David membeberkan per 1 Desember 2023, sebanyak 660.992 jiwa atau lebih dari 98 persen masyarakat Provinsi Papua Barat Daya telah terdaftar sebagai peserta JKN.

Dengan capaian semua Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Daya telah sukses menyandang predikat UHC Non Cut Off. Di antaranya Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Tambrauw dan Kabupaten Maybrat.

"Hal ini merupakan momen yang tepat dengan diiringi aspek peningkatan mutu layanan sebagai komitmen bersama dalam menunjang pencapaian UHC Non Cut Off Provinsi Papua Barat Daya, juga peningkatan kepuasan peserta di wilayah Provinsi Papua Barat Daya," tambah David.

Sinergi tingkatkan kesejahteraan masyarakat

Tahun ini BPJS Kesehatan mengimplementasikan mutu layanan Program JKN melalui berbagai inovasi dan digitalisasi.

Misalnya, menerapkan kebijakan penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai identitas peserta JKN untuk berobat di fasilitas kesehatan, memastikan peserta JKN tidak dikenakan iur biaya saat mengakses layanan kesehatan sepanjang yang bersangkutan sudah mengikuti prosedur, dan memastikan peserta JKN tidak perlu membawa berkas fotokopi saat mengakses layanan BPJS Kesehatan.

Baca juga: Peringati Hakordia, BPJS Kesehatan Beri Penghargaan kepada Pemangku Kepentingan Program JKN

Pada kesempatan yang sama, Penjabat (Pj). Gubernur Provinsi Papua Barat Daya, Mohammad Musa'ad, berharap sinergi yang sudah berjalan antara BPJS Kesehatan bersama Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya terus berjalan dan ditingkatkan melalui pelaksanaan Program JKN.

Harapannya, sinergi ini dapat membuat seluruh masyarakat Papua Barat Daya bisa merasakan hidup sehat dan sejahtera guna memberikan kontribusi dalam pembangunan di wilayah Provinsi Papua Barat Daya.

"Dengan adanya Program JKN ini membuka akses yang lebih besar kepada masyarakat untuk memperoleh jaminan kesehatan. Hal ini merupakan bukti komitmen kita semua dalam mengawal pelaksanaan Program JKN di wilayah Provinsi Papua Barat Daya ini menjadi optimal dan dirasakan oleh masyarakat," tuturnya.

Musa'ad mengungkapkan, pemerintah provinsi tentunya sangat mendukung pelaksanaan Program JKN. Pihaknya telah menyediakan anggaran untuk menjaminkan seluruh penduduk yang ada di kabupaten dan kota yang belum terdaftar sebagai peserta JKN.

Baca juga: Semakin Dikenal Dunia, BPJS Kesehatan Ceritakan Program JKN ke Akademisi dan Pengajar Luar Negeri

"Saat ini seluruh penduduk telah kami daftarkan pada Program JKN, ini merupakan wujud komitmen kami kepada masyarakat. Pemerintah harus hadir di tengah-tengah masyarakat. Hal ini sejalan dengan apa yang telah diamanatkan oleh presiden, karena pemberian jaminan kesehatan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas, dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ungkap Musa'ad.

Bersamaan dengan penandatangan UHC Non Cut Off tersebut, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya mendapatkan Piagam penghargaan UHC Non Cut Off dari BPJS Kesehatan atas komitmennya mewujudkan jaminan kesehatan bagi masyarakat Provinsi Papua Barat Daya. (*)