Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan (Menteri KP) Sakti Wahyu Trenggono membeberkan strategi dan arah kebijakan untuk mendongkrak kinerja ekonomi serta penegakan hukum di sektor kelautan dan perikanan di Indonesia.

Dari sisi penegakan hukum terkait adanya praktik ilegal fishing, KKP tentunya menindak sesuai ketentuan Undang-undang yang berlaku.

Menariknya, Menteri Trenggono juga menyebut bahwa dirinya tak tertarik untuk melakukan pengeboman dan menenggelamkan kapal pelaku ilegal fishing.

Adapun, Menteri KP di era sebelumnya sempat ada yang menerapkan hukuman tersebut, agar memberikan efek jera.

Baca juga: Pertamina Ajak Warga Perangi Aktivitas Ilegal Fishing Kabupaten Kutai Kartanegara

Hal ini diungkapkan Menteri Trenggono dalam acara Puncak Bulan Bakti Kelautan dan Perikanan yang berlangsung di Kawasan Ancol, Kamis (14/12/2023).

Menurutnya, alasan pertama mengapa dia enggan melakukan pengeboman kapal lantaran, memberikan kerugian secara material.

Karena, kapal tersebut lebih baik digunakan untuk nelayan. Daripada di bom dan tenggelam.

"Kita enggak bisa memberikan efek jera (pelaku ilegal fishing) saya tangkap kapal yang masuk ke Indonesia, lalu saya bom," papar Trenggono.

"Pertama, rugi. Kapalnya sayang juga, masih bisa dipakai," sambungnya.

Kedua, pengeboman kapal yang biasanya dilakukan di tengah laut akan menghadirkan kerugian ekologi, yakni berdampak terhadap kehidupan biota laut.

Menurut Trenggono, kerusakan biota laut tidak bisa di-recovery dalam waktu yang cepat.

"Kedua, yang dibom itu rusak. Kerusakannya itu nggak bisa dengan hitungan hari direcovery, karena yang rusak termasuk biota kelautan yang di situ jangan-jangan ada biota kelautan yang signifikan," papar Trenggono.

Menurut Menteri KP yang menjabat sejak Desember 2020 ini, dirinya mengaku tidak ingin terkenal melalui hal-hal atau kebijakan yang kontroversial.

Trenggono hanya ingin fokus menjalani kerja hingga sisa masa jabatannya.

Untuk itu, saat ini KKP terus fokus dalam menjalankan program ekonomi biru untuk menghadirkan laut sehat serta mendorong produk perikanan sebagai solusi ketahanan pangan dunia.

Adapun, pembangunan ekonomi biru sektor kelautan dan perikanan berlandaskan 5 arah kebijakan.

Meliputi perluasan kawasan konservasi, penangkapan ikan terukur berbasis kuota, pengembangan budidaya ramah lingkungan, penataan pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pengelolaan sampah laut.

"Enggak usah terkenal deh, enggak suka juga saya terkenal. Tapi kita kerja, dan kemudian kita berhasil. Nanti rakyat akan melihat dan stakeholder melihat manfaatnya," pungkasnya.