Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Pemerintah Indonesia dan Jepang Sabtu (16/12/2023) secara resmi mencapai kesepakatan prinsip untuk meninjau kembali Perjanjian Kemitraan Ekonomi (JIEPA) dengan Indonesia.

"Di sektor pertanian, telah ditetapkan kuota tarif rendah baru sebesar 8.500 ton untuk ekspor beras dari Jepang. Oleh karena itu, tarif pajak yang rendah sekitar 4,3 yen per kilogram akan diterapkan dalam kuota baru tersebut, yang kemungkinan akan menghasilkan ekspansi ekspor beras yang stabil nantinya," harap sumber Tribunnews.com Mingu (17/12/2023).

Menurut Kementerian Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Jepang, tarif pajak saat ini juga sama, sekitar 4,3 yen, namun tarif tersebut ditetapkan rendah oleh Indonesia karena keadaan dalam negeri, dan ada kemungkinan akan dinaikkan.

Pada tahun 2022, ekspor beras giling ke Indonesia tetap sebesar 39 ton. Kemudian tuna kalengan dan bonito flakes kering dihapuskan tarifnya.

Baca juga: LRT Jabodebek Catat Kenaikan Jumlah Penumpang Usai Penambahan Perjalanan dan Penerapan Tarif Promo

Selain itu, tuna kalengan dan bonito flakes kering telah ditambahkan ke dalam daftar barang impor dari Indonesia yang dikenakan penghapusan tarif.

Kuota bebas tarif untuk pisang dan nanas akan diperluas.

Dari sisi produk industri, tarif akan dihapuskan atau diturunkan pada ekspor mobil dan 19 baja serta produk baja ke Indonesia.

Perbaikan peraturan mengenai perdagangan elektronik dan kekayaan intelektual juga disertakan.

Perdana Menteri Fumio Kishida juga mengadakan serangkaian pertemuan dengan para pemimpin tujuh negara yang datang ke Jepang untuk pertemuan puncak khusus antara Jepang dan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN).

Malaysia terlibat dalam program Bantuan Penguatan Kapasitas Keamanan Pemerintah (OSA), yang menyediakan peralatan pertahanan kepada militer negara-negara yang berpikiran sama secara gratis, termasuk perahu penyelamat kecil dan drone peringatan dan pengawasan (totalnya setara dengan sekitar 400 juta yen) .

"Kami menyetujui hal itu berupa Sembilan garis putus-putus di mana negara-negara anggota ASEAN dan China mengklaim hak teritorial kepada China.

Pada hari yang sama, Perdana Menteri Kishida mengatakan kepada mitra pertemuan pertamanya, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, "Sementara dunia berada pada titik balik bersejarah, saya mendorong kita semua untuk menjaga dan memperkuat tatanan internasional yang bebas dan terbuka serta bekerja sama dengan ASEAN."

''Saya ingin memperkuatnya,'' katanya.