Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) meminta pemerintah mulai serius untuk membangun industri kereta api dalam negeri.

Menurut Ketua Umum MTI Tory Damantoro, pemerintah harus mulai serius, mengingat modernisasi perkeretaapian dalam negeri kini tengah dijalankan.

Dua di antara upaya modernisasi perkeretaapian dalam negeri yang terjadi pada tahun ini adalah beroperasinya LRT Jabodebek dan Kereta Cepat Jakarta Bandung.

Baca juga: Penumpang Kereta Api Meningkat 42 Persen Selama Libur Natal 2023, Rute Jakarta-Jogja Jadi Favorit

Pertama, untuk kereta cepat, Tory mendesak pemerintah agar meningkatkan integrasi layanannya terutama di Jakarta dan Bandung.

Kemudian, dia juga mendorong Kementerian Perhubungan untuk melakukan elektrifikasi sistem kereta yang ada di Semarang, Surabaya, serta Medan.

"Mengulang sukses yang ada di Jogja Solo, dengan adanya elektrifikasi, maka frekuensi layanan bisa ditingkatkan dan kemudian jaringan jalan atau rel yang ada itu bisa dimanfaatkan untuk pergerakan perkotaan," kata Tory dalam konferensi pers Catatan Akhir Tahun MTI 2023 di Jakarta, Rabu (27/12/2023).

Isu berikutnya yang menjadi catatan adalah soal rolling stock KRL impor kereta bekas, serta cost overrun kereta cepat, dan sebagainya.

"MTI melihat, pemerintah harus mulai serius untuk membangun industri kereta api," ujar Tory.

Ia mengatakan, selama ini kereta api counterpart-nya hanya PT KAI. Maka dari itu, di sini MTI mendorong adanya industri.

"Untuk pembangunan LRT Jabodebek ini sepanjang 42 KM biayanya Rp 31 triliun dan untuk kereta cepat biayanya Rp 114 triliun. Belum lagi nanti kalau ada pembangunan MRT tahap 3, tahap 4, dan sebagainya," ujar Tory.

"PT INKA kalau bisa ada jilid 1, jilid 2, jilid 3 untuk masing-masing jenis moda kereta api yang kita butuhkan untuk pembangunan di Indonesia," lanjutnya.

Jadi, kata Tory, triliunan rupiah ini harus secara serius dipakai pemerintah untuk membangun industri kereta api dalam negeri.