Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Jalan Tol Bali Mandara yang merupakan akses menuju Bandara Internasional I Gusti Ngurah, Bali, beberapa hari belakangan menjadi sorotan publik.

Hal ini dikarenakan jalan tol tersebut sempat mengalami kemacetan 'horor', di mana banyak mobil terjebak macet dan tidak bisa bergerak.

Sejumlah orang bahkan memilih turun dari mobil dan jalan kaki untuk menuju tempat yang dituju. Padahal, kemacetan di Jalan Tol Bali Mandara tak pernah separah itu.

Baca juga: Tol Bali Mandara dan Jalur Bandara Ngurah Rai Macet Parah, Diprediksi Sampai 3 Januari 2024

Pengamat Transportasi sekaligus Dosen Teknik Sipil Unika Soegijapranata, Djoko Setijowarno mengatakan, kemacetan yang terjadi di Pulau Dewata menjadi bukti bahwa Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah tidak serius dalam pengembangan transportasi massal atau publik.

Padahal, Bali merupakan lokasi pariwisata berkelas internasional, yang sudah sepatutnya fasilitas transportasi publiknya memadai dan terintegrasi.

Setidaknya, transportasi massal yang dimaksud adalah bus.

"Secara umum pengelolaan atas macetnya Tol Mandara dari tingginya volume kendaraan, ini bukti tidak seriusnya Negara mengurus transportasi publik yang memadai dan terintegrasi," ucap Djoko kepada Tribunnews, Minggu (31/12/2023).

Ia melanjutkan, Kota Denpasar sebenarnya memiliki layanan Trans Metro Dewata.

Fasilitas angkutan publik tersebut adalah alternatif angkutan umum yang menjadi bagian dari program Teman Bus gagasan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Namun Djoko menilai, Pemda Bali kurang melakukan sosialisasi, sehingga tingkat keterisian kursi Trans Metro Dewata sangat minim.

Baca juga: Ani Kena Macet Horor Saat Mudik Liburan Natal ke Bumiayu: Perjalanan 12 Jam Baru Sampai Songgom

Dan masyarakat atau turis lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi. Alhasil, volume kendaraan meningkat, dan kemacetan tidak bisa dihindari.

"Padahal ada Trans Metro Dewata, tapi Bali juga nggak serius. Pemda kurang mendorong sosialisasi," papar Djoko.

"Sekarang malah mau bangun LRT. Dan ini jadinya kapan? Macet bisa terus berlangsung. Banyak nanti yang enggak mau ke Bali lagi gara-gara macet," ungkapnya.

Bukti lain dari ketidakseriusan Pemerintah untuk mengembangkan transportasi publik yakni terlihat dari adanya kebijakan insentif pembelian kendaraan listrik.

Berdasarkan pandangannya, negara tidak serius urus pembenahan angkutan umum. Ini terlihat dari anggaran Rp 12,3 triliun untuk perbanyakan kendaraan pribadi (motor dan mobil) dengan mengkamuflase seolah pro kendaraan bermotor listrik.

Djoko menyebut, jangan harap pada saat mudik Lebaran 2024 akan banyak masyarakat menggunakan angkutan umum.

"Negara sedang alami krisis angkutan umum dan darurat keselamatan lalu lintas. Kenapa anggaran sebesar itu tidak dibelikan sejumlah armada angkutan umum listrik diberikan ke daerah untuk segera membenahi angkutan umum dan membangun SPKLU di daerah," pungkas Djoko.

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi bakal mengunjungi Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali, butut kemacetan yang terjadi di wilayah bandara. Kunjungan itu bakal dilakukan pada Minggu (31/12/2023) pagi.

Hal tersebut disampaikan Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Adita Irawati saat dikonfirmasi Tribunnews, Sabtu (30/12/2023) sore.

"Besok pagi (Menhub Budi meninjau Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali)," kata Adita kepada Tribunnews, Sabtu.

Adita bilang, Menhub Budi bakal melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait utamanya pihak kepolisian, dinas perhubungan (dishub) Bali.

"Pak Menhub akan ke Bali meninjau sekaligus melakukan pertemuan dengan polda, dishub dan lain-lain," ujarnya.

Terkait dengan kemacetan di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Adita menegaskan bahwa pentingnya peran dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) terkait pengelolaan mobilitas masyarakat tersebut.

"Perlu diingat peran pemprov di sini sangat penting karena terkait pengelolaan lalin di jalan propinsi," jelas dia.