Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas bersama Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Budi Arie Setiadi, menyambangi Kantor Kementerian BUMN, pada Kamis (4/1/2024).

Adapun mereka berdua menggelar pertemuan bersama Menteri BUMN Erick Thohir, untuk membahas penyiapan tim digital pemerintah alias GovTech.

Azwar Anas mengungkapkan, dirinya beberapa waktu lalu telah menghadap Presiden Presiden Joko Widodo di Istana Negara untuk melaporkan akselerasi penyiapan tim digital pemerintah alias GovTech guna mengintegrasikan layanan digital nasional.

Baca juga: Pengembangan Rupiah Digital, Bank Indonesia Mulai Bahas Eksperimentasi Teknologi

Anas mengatakan, Presiden telah meneken Perpres No. 82/2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional. Di dalamya mengatur soal percepatan Government Technology (GovTech).

Penugasan GovTech, papar Anas, diberikan kepada Perusahaan Umum Percetakan Uang RI atau Perum Peruri.

GovTech akan fokus dalam mengintegrasikan sistem dan aplikasi digital prioritas yang mengutamakan kebutuhan masyarakat.

"Salah satu kunci transformasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah di govtech-nya dan Perpres 82 sudah memandatkan BUMN peruri menjadi Govtech yang akan ditransformasi oleh BUMN," ucap Azwar Anas di Kantor Kementerian BUMN.

Sebagai informasi, GovTech tersebut menjalankan garis besar kebijakan dari kementerian pengampu digitalisasi, di mana dalam konteks Indonesia adalah Tim Koordinasi SPBE yang berisi antara lain Menteri PANRB, Menteri Kominfo, Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, dan Mendagri.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan, Perum Peruri akan menjalankan penugasan GovTech dengan semaksimal mungkin.

Dengan hadirnya GovTech, Indonesia akan berproses memiliki layanan digital terpadu alias tidak terpisah-pisah seperti selama ini, layanan yang satu, dengan interoperabilitas yang baik, dan berorientasi ke user/citizen centric.

"Seperti tadi yang disampaikan Pak Anas nanti ada satu portal sistem untuk segala kegiatan pemerintah atau akses masyarakat yang bisa masuk ke prorgam-program Pemerintah secara transparan dan terbuka," papar Erick.

"Nah kita dorong digitalisasi pelayanan publik yang memang Indonesia saat ini masih tertinggal," pungkasnya.