Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono meminta agar pembangunan Tanggul Laut Raksasa atau Giant Sea Wall di Pantura Jawa bisa memperhatikan aspek ekologi.

Ia mengatakan, jika membangun Giant Sea Wall, tidak boleh ditutup semua. Harus ada ruang atau kanal di situ.

"Kalau kita bangun Giant Sea Wall, tidak boleh ditutup semua. Dia harus ada ruang. Laut itu harus ada kanal yang masuk," kata Trenggono dalam seminar nasional bertajuk "Strategi Perlindungan Kawasan Pulau Jawa Melalui Pembangunan Tanggul Pantai Dan Tanggul Laut (Giant Sea Wall)" di Jakarta, Rabu (10/1/2024).

Baca juga: Prabowo : Pembangunan Tanggul Laut di Pantura untuk Cegah Warga Terdampak Banjir Rob

"Kemudian di pesisir harus tetap dibiarkan mangrovenya hidup karena di situ ada yang namanya ekosistem yang memberikan kehidupan kita," lanjutnya.

Ia mengatakan, di lumpur timbul tenggelam atau disebut juga tanah timbul, di situ harus hidup mangrove.

"Yang pertama adalah lumpur timbul tenggelam. Kalau Pak Hadi (Menteri ATR/BPN) menyebut sebagai tanah timbul atau sedimentasi. Terus kemudian akibat juga arus. Nah itu lumpur timbul tenggelam di situ harus hidup mangrove," ujar Trenggono.

Lalu kemudian dia mengatakan, Giant Sea Wall juga akan ada interaksi dengan yang namanya padang lamun dan juga berinteraksi dengan koral atau karang.

Menurut dia, ini satu subsistem yang menjadi satu infrastruktur atau satu ekosistem yang tidak boleh diputus.

"Jadi ketika pembangunan Giant Sea Wall, itu tidak diberikan kanal-kanal, ya tinggal tunggu waktu pasti akan ada kehancuran," kata Trenggono.

"Artinya, pesan yang mau saya sampaikan adalah membangun Giant Sea Wall harus betul diperhatikan aspek ekologi," lanjutnya.

Pemerintah Gelontorkan Rp 164 Triliun untuk Bangun Tanggul Laut

Pemerintah telah menyiapkan skenario jangka panjang untuk memitigasi risiko bencana perubahan iklim di Pantura Jawa.

Skenario itu digagas melalui konsep Pembangunan Giant Sea Wall atau Tanggul Laut.

Estimasi total kebutuhan anggaran pembangunan Tanggul Laut dan pengembangan kawasan serta penyediaan air baku dan sanitasi adalah sebesar Rp 164,1 triliun.

Baca juga: Warga Pesisir Indramayu dan Cirebon Diminta Waspada, BMKG Prediksi Terjadi Banjir Rob Mulai Besok

Skema pendanaan melalui mekanisme Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, berdasarkan data dari Kementerian PUPR, sudah ada Project Management Office (PMO) untuk giant sea wall ini.

Adapun hal ini disampaikan Airlangga dalam seminar nasional bertajuk "Strategi Perlindungan Kawasan Pulau Jawa Melalui Pembangunan Tanggul Pantai Dan Tanggul Laut (Giant Sea Wall)" di Jakarta, Rabu (10/1/2024).

"Fase A pembangunan tanggul pantai dan sungai dan sistem pompa dan polder. Ini di wilayah (Pesisir Utara) Jakarta," ujar Airlangga.

Kemudian, Fase B itu merupakan pembangunan tanggul laut dengan konsep terbuka di wilayah barat pesisir Utara Jakarta.

Fase B harus dikerjakan sebelum tahun 2030 dengan asumsi penurunan tanah/land subsidence tidak dapat dihentikan.

Berikutnya, kata Airlangga, adalah Fase C yang ada di wilayah timur pesisir Utara Jakarta. Ini harus dikerjakan sebelum 2040.

Catatan, apabila laju penurunan tanah tetap terjadi setelah 2040, maka konsep Tanggul Laut Terbuka akan dimodifikasi menjadi Tanggul Laut Tertutup.

"Dengan di-launching hari ini oleh Pak Menteri Pertahanan, mungkin ini kita integrasikan semua menjadi sistem yang terintegrasi dari barat sampai ke timur," ujar Airlangga.

"Seminar ini mudah-mudahan bisa di-kickoff supaya ini bisa skalanya kita perbesar dan lebih masif lagi dan ini adalah program yang sifatnya transformatif," lanjutnya.

Sebelumnya dalam kesempatan sama, Airlangga mengungkap bahwa banjir tahunan di wilayah pesisir Jakarta bisa merugikan Ibu Kota hingga Rp 2,1 triliun.

Awalnya, ia menjelaskan, Pulau Jawa yang merupakan penyumbang 57,12 persen PDB Nasional, mempunyai tantangan berat, yaitu erosi, abrasi, banjir, dan penurunan permukaan tanah.

"Penurunan permukaan tanah di Pantura itu satu sampai 25 cm per tahun. Kenaikan permukaan laut satu sampai 15 cm yang mengakibatkan [banjir] rob," kata Airlangga.

Ia lalu memaparkan studi milik JICA yang menunjukkan bahwa pertumbuhan di kawasan Pantura itu 20 persen dari GDP Indonesia.

Hal itu merupakan buah dari kegiatan industri, perikanan, transportasi, dan pariwisata yang terjadi di situ.

Airlangga pun mengatakan, penduduk di Pantura yang berjumlah 50 juta itu akan terdampak akibat banjir rob yang terjadi.

"[Banjir rob] tidak hanya membahayakan kelangsungan ekonomi dan infrastruktur, tetapi juga kehidupan masyarakat," kata Ketua Umum Partai Golkar itu.

Ada 70 kawasan industri di utara, 5 kawasan ekonomi khusus, dan 5 wilayah pusat pertumbuhan yang akan terdampak bila bahaya di Pulau Jawa ini tidak segera ditangani.

"Nah ini tentunya aset ini yang kita sering disebut sebagai North Java Corridor. Ekonomi ini akan terganggu kalau banjir rob," ujar Airlangga.

Ia kemudian mengungkapkan estimasi kerugian ekonomi akibat banjir tahunan diperkirakan untuk di Jakarta saja sebesar Rp 2,1 triliun per tahun.

"Jadi hanya di Jakarta. Sehingga tentu dalam 10 tahun bisa Rp 10 triliun kerugiannya," kata Airlangga

Menurut dia, kerugian ini akan berakibat langsung pada kehilangan kesempatan (opportunity cost).

Dia bilang, karena terdapat kebutuhan suplai air baku dan sanitasi di wilayah utara, permasalahan ini perlu diitervensi pemerintah melalui kebijakan.

Salah satunya melalui pembangunan Tanggul Pengaman Pantai dan Sungai, serta pembangunan sistem polder dan pompa di wilayah Utara Provinsi DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat.

Pembangunan itu juga merupakan salah satu Proyek Startegis Nasional (PSN) yang diharapkan pembangunannya dapat selesai pada akhir 2024.