Laporan Wartawan Tribunnews.com Eko Sutriyanto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah sebenarnya tidak perlu memberlakukan pelarangan beroperasinya angkutan logistik pada saat libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) dengan memanfaatkan jalan-jalan arteri yang tidak perlu diberlakukan pelarangan.

Sekjen Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia (GPEI), Toto Dirgantoro mengatakan, penggunaan jalan arteri diatur jam-jamnya sehingga angkutan logistik bisa tetap beroperasi.

“Saya kira dengan cara demikian, tidak akan ada yang dirugikan. Orang yang mau liburan pulang kampung tidak akan terganggu karena bisa melalui jalan tol, dan angkutan logistik bisa tetap beroperasi melalui jalan-jalan arteri,” kata Toto Dirgantoro dalam keterangannya, Kamis (18/1/2024).

Baca juga: Kemendag Tidak Menginginkan ada yang Dirugikan dalam Kebijakan Zero ODOL

Menurut Toto, saat ini pelarangan angkutan logistik saat Nataru dan Lebaran itu sudah tidak begitu berdampak lagi bagi sebagian pengusaha karena dengan sudah ada informasi itu, pelaku usaha sudah memperhitungkan.

"Memperhitungkan dalam arti kata ekspornya sebelum atau sesudah atau kalau pas bertepatan dilakukan pelarangan itu, ya bisa diantisipasi pakai kawalan meskipun itu dilakukan dengan terpaksa,” ungkapnya.

Anggota Komisi V DPR RI, Suryadi Jaya Purnama, mengatakan kegiatan momen Nataru dan Lebaran tidak boleh mengganggu aktivitas distribusi logistik karena peniadaan distribusi barang atau logistik itu akan menyebabkan kelangkaan barang di daerah-daerah yang mengakibatkan terjadinya kenaikan harga yang memicu inflasi.

“Intinya, kelancaran mudik tetap menjadi perhatian utama, tapi ketersediaan dan distribusi logistik juga tidak boleh diganggu,” ujarnya.

Karena, menurutnya, jika logistik terganggu, apalagi yang terkait kebutuhan sehari-hari termasuk aktivitas pembangunan, itu juga akan mempengaruhi kehidupan masyarakat, bahkan bisa mempengaruhi kinerja ekonomi dan inflasi. Jadi, lanjutnya, distribusi logistik ini juga harus dipastikan tidak boleh terhenti selama musim lebaran nanti.

“Jadi, jangan sampai terjadi inflasi karena ketika barang tidak bisa didistribusikan karena numpuk di gudang utama atau masih di pabrik, kemudian di masyarakat menjadi tidak tersedia. Itu kan akan membuat harganya menjadi naik dan akan menimbulkan inflasi,” katanya.

Pengamat Transportasi Institut Teknologi Sumatera (ITERA), IB Ilham Malik mengatakan, semua elemen transportasi itu memiliki hak terhadap jalan sehingga momen-momen khusus seperti Nataru dan Lebaran dimana akan ada salah satu elemen yang merasa haknya dibatasi hal elemen yang lain, perlu dilakukan koordinasi atau konsolidasi.

“Karena memiliki hak, tentu kita tahu jika setiap hak itu dibatasi hak orang lain, sehingga perlu dilakukan koordinasi atau konsolidasi lah,” katanya.