Laporan Wartawan Tribunnews.com, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah berencana menaikkan tarif pajak kendaraan bermotor non listrik sebagai upaya mendorong adopsi EV di masyarakat, memberi subsidi ke penumpang LRT hingga kereta cepat.

Dari keseluruhan tersebut, yang paling utama pemerintah ingin menciptakan udara lebih bersih untuk masyarakat.

Baca juga: Menteri Sandiaga: Pasal Atur Kenaikan Tarif Pajak Hiburan 40-75 Persen Bisa Ditunda

Peneliti dan Pengamat Otomotif LPEM UI Riyanto, menilai jika kebijakan tersebut tidak akan berpengaruh besar terhadap penjualan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB).

"Saya menduga tidak akan banyak berdampak terhadap peningkatan penjualan KBLBB, karena orang belum beli KBLBB," tutur Riyanto saat dihubungi Tribunnews.com, Sabtu (20/1/2024).

Faktor utama belum banyak berpindahnya masyarakat menggunakan kendaraan listrik adalah harga yang masih mahal dan belum percaya terhadap teknologinya.

"Ragu dengan kualitas baterai, ragu dengan nanti charging di mana kalau ke luar kota, harga jual kembali mobil listrik seperti apa, pelayanan purna jualnya bagaimana dan lain-lain. Yang intinya masih ragu dengan ekosistemnya," terangnya.

Riyanto menyebut, kenaikan pajak kendaraan non listrik harus dilakukan melalui kajian yang komprehensif terlebih dahulu.

"Bagaimana dampaknya terhadap masyarakat dan industri. Terus berapa besar, besaran kenaikan PKB-nya. Termasuk juga apa betul jika PKB dinaikkan, maka akan meningkatkan penjualan KBLBB," ungkapnya.

Baca juga: Pengusaha Tempat Hiburan Kecewa, Pajak Hiburan Naik Drastis, Menparekraf Minta Tunggu Putusan MK

Ia menambahkan, kenaikan pajak kendaraan bensin juga tidak serta merta akan menurunkan emisi, sebab orang masih akan tetap menggunakan kendaraan BBM mereka.

"Orang tetap akan menggunakan kendaraan yang dimiliki saat ini. Kalau mau turun emisinya ya kendaraan yang menggunakan BBM disediakan atau diganti menggunakan bahan bakar nabati yang ramah lingkungan," jelas Riyanto.