Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi VII DPR menilai pemerintah lamban mengaudit seluruh smelter perusahaan China. Berkaca ledakan yang kembali terjadi di PT. Sulawesi Mining Investment (SMI).

"Harusnya sejak kali pertama terjadi ledakan tungku smelter di PT Gunbuster Nickel Industries (GNI) tahun lalu, Pemerintah aktif menjalankan audit kepada seluruh smelter milik perusahaan China," ujar anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, Senin (22/1/2024).

Pemerintah, kata Mulyanto, harus profesional mengawasi pelaksanaan program Keamanan dan Keselamatan Kerja (K3) di semua perusahaan asal negeri tirai bambu tersebut, termasuk mengawasi keandalan alat kerja dan fasilitas yang digunakan selama produksi.

"Jangan karena perusahaan ini milik investor China maka Pemerintah menjadi lemah dan takut melakukan pengawasan secara ketat," terang Mulyanto.

Dua bulan lalu, lanjut Mulyanto, meledak smelter PT ITTS yang menelan korban sebanyak 21 orang tewas. Kemudian disusul dengan kembali meledaknya smelter PT GNI dan kini terjadi ledakan smelter di PT SMI.

"Ledakan smelter yang beruntun terjadi di akhir tahun 2023 dan awal tahun ini mencerminkan tata kelola usaha industri smelter ini tidak sebaik yang digembar-gemborkan Pemerintah," terang Mulyanto.

Mulyanto minta Pemerintah tegas dan segera mengaudit seluruh smelter China tersebut serta mengevaluasi tata kelola industri smelter ini.

Hal ini perlu untuk memastikan bahwa izin usaha industri yang diberikan benar-benar dijalankan secara aman dan selamat bagi pekerja dan masyarakat.

Baca juga: Komisi VII DPR Minta Pemerintah Umumkan Hasil Pemeriksaan Kasus Ledakan Tungku Smelter PT ITSS

"Kita khawatir dengan berbagai kemudahan dan insentif baik fiskal maupun non fiskal yang diberikan pemerintah, alih-alih menjalankan usaha industri dengan baik, perusahaan smelter ini justru lalai dan ugal-ugalan dalam menjalankan tata kelola industri. Akhirnya yang jadi korban adalah pekerja," ujar Mulyanto.

Sebagai pihak paling berwenang di negara ini sudah sepantasnya Pemerintah tidak berhenti mencari penyebab kasus ledakan smelter ini pada kelalaian di tingkat pekerja, tetapi lebih dalam dan komprehensif lagi pada tingkat korporasi yakni tata kelola usaha industri.

Baca juga: Kasus Ledakan Tungku Smelter PT ITSS, DPR Minta Penegakan K3 Jadi Skala Prioritas

“Pemerintah jangan ragu-ragu mencabut izin industri smelter yang terbukti mbalelo. Ini bukan hanya soal keamanan dan keselamatan pekerja tapi juga upaya menjaga marwah Pemerintahan agar tidak dipandang sebelah mata oleh investor asing,” tandas Mulyanto.

Senada Anggota Komisi VII DPR RI Rofik Hananto menyayangkan terjadinya insiden tungku smelter meledak kembali di PT SMI.

Meledaknya tungku smelter menjadi insiden ketiga bagi PT SMI. Menurut data LSM Trend Asia, dua insiden sebelumnya di PT SMI terjadi dari tahun 2017 dan 2018.

Rofik mengatakan insiden ini menambah catatan buruk bagi program hilirisasi yang selama ini dipromosikan Pemerintahan Jokowi. Sepanjang tahun 2023 sendiri, sudah terdapat 20 kali kecelakaan terkait industri smelter.

"Kejadian meledaknya smelter PT SMI ini juga sangat ironis karena terjadi pada saat Pemerintah masih belum usai dalam menyelidiki insiden ledakan smelter yang terjadi di pabrik PT ITSS dengan korban jiwa sebanyak 19 orang," tuturnya.

Sebelumnya, pada 24 Desember 2023 lalu tungku smelter PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS) meledak. PT ITSS ini juga beroperasi di komplek industri Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Morowali, Sulawesi Tengah, di mana PT SMI berada.

Rofik mengutip pernyataan Menkomarves dimana Luhut menyampaikan akan tegas terhadap insiden yang terjadi di PT ITSS ini, bahkan sampai ke sanksi pidana apabila memang terbukti.

"Sayangnya, belum usai penyelidikan dan tindakan tegas terhadap PT ITSS, kejadian naas ledakan smelter PT SMI ini terjadi," imbuhnya.