Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perum Bulog angkat suara terkait adanya beras dengan label Bulog yang tertempel stiker salah satu pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Direktur Utama Perum Bulog, Bayu Krisnamurthi mengungkapkan, hal tersebut bukanlah tanggung jawab manajemen.

Hal ini lantaran beras-beras yang memiliki stiker pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 itu telah berada di luar rantai distribusi Bulog, atau berada di luar kontrolnya.

Baca juga: Gibran Janji Tindaklanjuti soal Viral Stiker di Beras Bulog: Lokasi akan Saya Cari

"Setelah beras dibeli oleh masyarakat Bulog tidak dapat mengatur apa yg akan dilakukan masyakat atas beras itu," ungkap Bayu dalam pernyataannya yang diperoleh Tribunnews, Sabtu (27/1/2024).

Bayu menjelaskan, beras bantuan sosial (bansos) maupun beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) pada dasarnya merupakan program pemerintah melalui Badan Pangan Nasional yang dilaksanakan oleh Bulog dalam rangka menjaga stabilitas harga beras.

Dalam pendistribusian beras SPHP Bulog bekerjasama dengan berbagai jaringan distributor hingga ke retail modern.

Hal ini perlu dilakukan agar masyarakat gampang untuk mengakses beras tersebut, sehingga program stabilisasi harga beras dapat terlaksana secara masif dalam rangka menjaga stabilitas harga beras.

Terkait adanya stiker salah satu paslon, Bulog memastikan bahwa semua beras ketika saat masih di dalam gudang hingga terdistribusi ke retail, tidak ada stiker apapun.

"Menyikapi isu oknum yang menempelkan karung beras SPHP dengan atribut lain maka ditegaskan Bulog mengemas dan mendistribusikan beras SPHP tanpa atribut apapun," tegas Bayu.

"Kecuali atribut Bulog dan Badan Pangan Nasional," pungkasnya.

TPN Ganjar-Mahfud Bakal Dalami Dugaan Politisasi Beras Bulog Ditempeli Stiker Prabowo Gibran

Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud bakal mendalami dugaan politisasi beras bulog untuk bantuan sosial (bansos) yang ditempeli stiker pasangan calon (paslon) nomor urut 2, Prabowo-Gibran.

Hal itu disampaikan Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, dalam konferensu pers di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, di Jakarta Pusat, pada Kamis (25/1/2024).

Baca juga: Beredar Beras Bulog Bergambar Prabowo-Gibran, Begini Respons Timnas AMIN dan TPN Ganjar-Mahfud

"Jadi apakah sudah dilaporkan ke Bawaslu, kami akan menelisik lebih dalam mengenai pembagian bansos dengan gambar paslon nomor 2 ini dan kami mencadangkan hak kami untuk buat laporan itu ke Bawaslu," kata Todung, di Jakarta Pusat, Kamis ini.

"Jadi kami membutuhkan beberapa waktu untuk melakukan penelisikan atau investigasi mengenai hal ini," ucapnya.

Todung mengatakan, bansos sejatinya memang program pemerintah yang anggarannya sudah diatur dalam APBN. Sehingga, sudah seyogyannya bansos menjadi program milik pemerintah.

Baca juga: Bantah Beras Bulog Ditempel Stiker Prabowo-Gibran, Airlangga Pastikan Bansos Program Pemerintah

"Tidak menjadi milik salah satu paslon," ujarnya.

Untuk diketahui, gambar kantong beras dari Bulog dan Badan Pangan Nasional yang ditempeli stiker pasangan calon Prabowo-Gibran tersebar di media sosial beberapa hari terakhir.

Beras lima kilogram tersebut merupakan cadangan beras pemerintah (CBP) yang ditujukan untuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

Gibran Janji Tindaklanjuti soal Viral Stiker di Beras Bulog

Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka bakal menindaklanjuti soal beredarnya foto beras dari Beras dan Urusan Logistik (Bulog) yang ditempel stiker dirinya dan Prabowo Subianto. 

Pernyataan itu disampaikan Gibran setelah menghadiri konser rakyat PRABU di De Tjolomadoe, Colomadu, Karanganyar, Kamis (25/1/2024). 

"Stiker Beras Bulog dengan stiker Prabowo-Gibran, di mana itu? Tempatnya di mana? Saya urus, saya cari ya (lokasi)," kata Gibran, Kamis, dikutip TribunSolo.com. 

Gibran mengaku akan mencari tahu soal beras Bulog yang ditempel stiker paslon 02.

Ia menegaskan, pihaknya tidak pernah membagikan beras selama kampanye. 

Sebab, kata Gibran, pembagian sembako termasuk beras tidak diperbolehkan dalam aturan.

"Kan nggak boleh bagi beras, akan saya tindaklanjuti ya, saya kasih tau, nanti saya cari. Kasih tahu saya lokasi di mana, nanti saya samperin," kata Gibran.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menkoperekonomian), Airlangga Hartarto membantah ada pasangan capres-cawapres yang memanfaatkan bansos dari pemerintah untuk kampanye. 

"Tidak ada program salah satu paslon pun yang menggunakan bansosnya pemerintah, tidak ada," kata Airlangga di Bekasi, Jawa Barat, Kamis (25/1/2024) malam.

Baca juga: Beras Bulog Berstiker Prabowo-Gibran, Putra Sulung Jokowi: Dimana Itu?

Terkait hal ini, Bulog juga telah membantah bahwa ada penempelan atribut kampanye dalam beras untuk penyaluran program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) itu. 

Bulog mengaku tak pernah menempelkan atribut apa pun selain label Badan Pangan Nasional dan Bulog di kemasan beras.