Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengungkap, setiap tahunnya selama 18 tahun terakhir, rata-rata enam hingga tujuh Bank Perekonomian Rakyat (BPR) bangkrut.

Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap alasan para BPR ini jatuh sebagai akibat dari mismanajemen atau kesalahan manajemen.

"Itu setiap tahun, 18 tahun terakhir, rata-rata tiap tahun 6-7 BPR jatuh. Utamanya bukan karena berhubungan dengan kondisi ekonomi, utamanya berhubungan dengan mismanagement," katanya dalam konferensi pers Tingkat Bunga Penjaminan LPS yang berlangsung di Jakarta, Selasa (30/1/2024).

Baca juga: LPS Pertahankan Tingkat Bunga Penjaminan 4,25 Persen

Purbaya memandang, BPR yang bangkrut pada tahun ini juga akan berada pada rata-rata angka 6-7 tersebut.

Ia pun memastikan LPS terus berkoordinasi secara ketat bersama Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan BPR bangkrut ini.

Koordinasi antara LPS dan OJK, kata Purbaya, agar penanganan BPR bangkrut ini bisa berjalan mulus dan tidak menimbulkan kegaduhan di publik.

"Yang penting adalah jangan sampai ada kesan kita sedang kacau dan panik mengambil uangnya ramai-ramai," ujar Purbaya.

"Kondisi finansial dan ekonomi kita sedang baik. Bank jatuh sudah biasa dari waktu ke waktu. Saya bilang tadi 6-7 yang jatuh (rata-rata setiap tahunnya). Tahun ini mungkin akan jatuh ke rata-rata lagi kalau kami lihat antisipasinya," lanjutnya.

Ia menambahkan, ambruknya bank ini juga akibat dari fraud atau penipuan, di mana uangnya diambil oleh pemilik bank-nya sendiri.

"(Bank bangkrut) umumnya karena kesalahan manajemen, bukan salah manajemen. Fraud. Jadi, dimaling sama pemilik bank. Kalau salah manajemen masih bisa diperbaiki," kata Purbaya.

Baca juga: Profil Perumda BPR Karya Remaja Indramayu yang Disebut Bangkrut oleh LPS

"Bagaimana sikap LPS? Ya kami tidak bisa bantu terlalu banyak, tapi ke depan kami akan coba mengembangkan sistem IT yang bisa digunakan BPR hingga mereka lebih bisa berkompetisi dan bisa meningkatkan kemampuan manajemen dengan lebih baik," sambungnya.

Meski demikian, ia meminta kepada masyarakat agar tidak khawatir menabung di BPR.

LPS akan menjamin simpanan nasabah BPR yang bangkrut. Purbaya menyebutkan, pada 2023
klaim yang dibayarkan telah mencapai Rp329 miliar atau 92,6 persen dari total simpanan BPR gagal sebesar Rp355,4 miliar.

"Kalau BPR jatuh, kita jaga, selalu jaga supaya masyarakat di perbankan tenang. Uangnya betul-betul terjamin," ujarnya dalam konferensi pers, Selasa (30/1).

Berdasarkan data LPS, total aset hingga Desember 2023 sebesar Rp213,30 triliun. Dana yang lebih dari cukup untuk mengganti dana nasabah di seluruh BPR.

"Kita berusaha cegah keresahan di masyarakat, jangan sampai mereka bilang LPS kok uangnya enggak keluar-keluar. Padahal kita kaya, duitnya banyak Rp211 triliun (aset per Oktober 2023)," jelasnya.

Meski demikian, proses pencairan dana klaim nasabah tidak bisa langsung dilakukan. Ada beberapa tahap atau proses yang diperlukan, seperti pengecekan data.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK), maksimum pencairan dana nasabah akibat BPR gagal adalah 90 hari kerja. Namun, bisa lebih cepat sesuai dengan kondisi.

"Jadi kami tahu kalau kami terlambat sedikit saja mereka (nasabah) sudah ribut, jangan-jangan penjaminannya tipu-tipu. Kami pastikan tidak seperti itu," ungkapnya.

Pada 2023 lalu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mencabut izin empat BPR karena bangkrut, keempatnya adalah:

1. BPR Persada Guna PT BPR
2. Indotama UKM Sulawesi
3. PT Bank Perkreditan Rakyat Bagong Inti Marga (BPR BIM)
4. Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Karya Remaja Indramayu (BPR KRI)