TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan kebijakan hilirisasi pada periode pemerintahan berikutnya tetap harus dilakukan.

Hal itu disampaikan dalam Trimegah Political and Economic Outlook di kawasan Sudirman, Jakarta, Rabu (31/1/2024).

"Kepemimpinan berikutnya siapa pun yang jadi saya menyarankan hilirisasi harus ini dilanjutkan. Enggak boleh nggak," ujar Bahlil.

Baca juga: Tolak Menelpon Luhut Soal Data Hilirisasi Ugal-ugalan, Cak Imin: Saya Temui

Menurut Bahlil, Indonesia bisa mundur lagi jika hilirisasi tidak dilanjutkan bahkan bisa kembali start dari nol.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) itu melhat tanpa hilirisasi maka manfaat bonus demografi tidak akan optimal.

"Puncak bonus demografi enggak bisa kita manfaatkan dengan baik," tutur dia.

Di mengatakan hilirisasi juga satu di antara syarat agar Indonesia keluar dari middle trap income.

Bahlil menyatakan penciptaan lapangan pekerjaan yang berkualitas hanya bisa tercipta melalui investasi hilirisasi.

"Saya sampaikan kalau hilirisasi kita sampai 2040 harus minimal mencapai 545,3 miliar dolar AS di sektor hilirisasi," ungkap dia.

Adapun 26 persen dari target investasi sebesar Rp 1,418 triliun pada 2023 berasal dari hilirisasi.

"Saya pengin ke depan targetnya harus mencapai 45 persen agar pencapaian investasi kita bisa terwujud," imbuh dia.

Baca juga: Tolak Menelpon Luhut Soal Data Hilirisasi Ugal-ugalan, Cak Imin: Saya Temui

Bahlil menuding pihak-pihak yang menyebut hilirisasi dilakukan secara ugal-ugalan adalah orang yang tidak mengerti terhadap kebijakan pemerintah Presiden Jokowi.

Justru perencanaan hilirisasi telah dilakukan kepada 21 komoditas dalam 8 sektor berbeda.

Semua komoditas itu juga memiliki masing-masing target dalam setiap perencanaan.

"Mananya yang ugal-ugalan? Orang-orang yang ngomong hilirisasi ugal-ugalan adalah orang yang nggak ngerti," ucap Bahlil

"Jadi punya rencana yang jelas. Jadi menurut saya ya mungkin nggak paham kali ya," jelasnya.

Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianro dan Gibran Rakabuming Raka menantang kubu paslon nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN) memberhentikan tambang nikel yang sudah digagas pemerintah Presiden Jokowi.

Sekretaris TKN Prabowo-Gibran, Nusron Wahid meyakini kubu AMIN tidak akan berani mengucap agar tambang nikel diberhentikan.

Sebab, kata dia, mereka hanya ingin mengkritik program hilirisasi Presiden Jokowi.

"Gini aja, berani nggak dia mengatakan stop pertambangan distop, sebetulnya dari tadi dikatakan yang dikritik bukan masalah tambangnya yang dikritik itu adalah dua kebijakan Jokowi yaitu penyetopan atau pelarangan ekspor nikel, kenapa ekspor nikel dilarang? karena kepentingan hilirisasi di Indonesia," kata Nusron.

Lagi pula, perusahaan yang paling banyak melakukan tambang nikel diduga berasal dari pendukung AMIN.

Oleh karena itu, ia pun segera menantang kubu AMIN berbicara terbuka menghentikan tambang nikel.

"Dia berani setop tambang ya silakan sampaikan stop nambang. Wong yang banyak nambang disitu yang punya tambang ya banyak pendukung 01 kok kalau berani omong stop tambang," katanya.

"Iya ada banyak pelaku tambang nikel disitu suruh aja stop berani tambang yang dipersoalkan. Saya paham, mereka nggak paham, dia nggak setuju hilirisasi memicu pelarangan ekspor nikel setidaknya itu yang sering dipidatokan sekarang kalau mereka benar-benar atas nama lingkungan berani bilang stop tambang?" sambungnya.

Lebih lanjut, Nusron menduga ada kepentingan negara asing di balik penolakan hilirisasi nikel yang telah dilakukan pemerintah Jokowi. Sebab, banyak pihak yang dianggap terganggu dengan ekspor nikel Indonesia.

"Yang paling terganggu adalah kepentingan Amerika dan Uni Eropa lah kalau ada orang yang mau menggugat kepentingan hilirisasi sama pelarangan ekspor itu berarti dia ingin memperjuangkan Amerika dan kepentingan Uni Eropa, wong yang paling butuh nikel itu mereka," tukasnya.

Pengelolaan Adil

Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Keadilan Bangsa (PKB) sekaligus Asisten Coach Tim Nasional Timnas Anies Baswedan-Muhaimin atau Cak Imin (AMIN), Jazilul Fawaid mengatakan Indonesia sebagai negara bukan hanya milik satu keluarga, melainkan semua.

Dia melihat hal inj berbanding terbalik dengan keadaan masyarakat yang mayoritas masih belum makmur.

"Indonesia tanah yang diberkati, dimerdekakan, diperjuangkan oleh orang-orang soleh dari semua agama memperjuangkan lahirnya Indonesia," tuturnya.

"Tanah yang kaya raya, punya emas, punya nikel, punya batu bara, punya gas alam tapi penduduknya masih banyak yang miskin," ia menambahkan.

Penyebabnya, lanjut Jazilul, dikarenakan pemimpin yang tidak bisa mengelola dengan adil.

Ia pun menekankan tanah ibu pertiwi ini bukan hanya milik satu keluarga pun golongan saja.

"Kenapa (penduduk masih miskin)? Karena pemimpinnya belum bisa mengelola dengan adil. Indonesia bukan milik keluarga, setuju? Indonesia bukan milik golongan, setuju? Indonesia milik semua, adil makmur untuk semua," kata Jazilul.

"Oleh karena itu kehadiran bapak ibu hari ini, pastikan bahwa kita berkumpul pagi ini, untuk kebenaran dan keadilan. Siapa simbol kebenaran? Pak Amin, Anies-Gus Muhaimin," pungkasnya. (Tribun Network/Reynas Abdila)