Indonesia Mundur Lagi Tanpa Kebijakan Hilirisasi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan kebijakan hilirisasi pada periode pemerintahan berikutnya tetap harus dilakukan.

Hal itu disampaikan dalam Trimegah Political and Economic Outlook di kawasan Sudirman, Jakarta, Rabu (31/1/2024).

"Kepemimpinan berikutnya siapa pun yang jadi saya menyarankan hilirisasi harus ini dilanjutkan. Enggak boleh nggak," ujar Bahlil.

Baca juga: Tolak Menelpon Luhut Soal Data Hilirisasi Ugal-ugalan, Cak Imin: Saya Temui

Menurut Bahlil, Indonesia bisa mundur lagi jika hilirisasi tidak dilanjutkan bahkan bisa kembali start dari nol.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) itu melhat tanpa hilirisasi maka manfaat bonus demografi tidak akan optimal.

"Puncak bonus demografi enggak bisa kita manfaatkan dengan baik," tutur dia.

Di mengatakan hilirisasi juga satu di antara syarat agar Indonesia keluar dari middle trap income.

Bahlil menyatakan penciptaan lapangan pekerjaan yang berkualitas hanya bisa tercipta melalui investasi hilirisasi.

"Saya sampaikan kalau hilirisasi kita sampai 2040 harus minimal mencapai 545,3 miliar dolar AS di sektor hilirisasi," ungkap dia.

Adapun 26 persen dari target investasi sebesar Rp 1,418 triliun pada 2023 berasal dari hilirisasi.

"Saya pengin ke depan targetnya harus mencapai 45 persen agar pencapaian investasi kita bisa terwujud," imbuh dia.

Baca juga: Tolak Menelpon Luhut Soal Data Hilirisasi Ugal-ugalan, Cak Imin: Saya Temui

Bahlil menuding pihak-pihak yang menyebut hilirisasi dilakukan secara ugal-ugalan adalah orang yang tidak mengerti terhadap kebijakan pemerintah Presiden Jokowi.

Justru perencanaan hilirisasi telah dilakukan kepada 21 komoditas dalam 8 sektor berbeda.

Semua komoditas itu juga memiliki masing-masing target dalam setiap perencanaan.

"Mananya yang ugal-ugalan? Orang-orang yang ngomong hilirisasi ugal-ugalan adalah orang yang nggak ngerti," ucap Bahlil