Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Praktisi industri minyak dan gas (migas) Widhyawan Prawiraatmadja menyebut masih adanya sejumlah tantangan untuk mendongkrak investasi sektor industri hulu migas di Indonesia, khususnya dalam konteks pengembangan gas bumi.

Menurutnya, tata kelola gas bumi yang ada saat ini dinilai belum menunjukkan adanya keberpihakan dari pemerintah kepada sektor hulu.

Hal tersebut bisa dilihat dari penerapan kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) yang diberlakukan pemerintah untuk beberapa sektor industri.

"Kebijakan harga gas itu ada berbagai kepentingannya. Kita tahu LPG harganya dibuat murah, tetapi membuat distorsi karena harga hulu yang justru dibatasi," ungkap Widhyawan yang juga pengajar Institut Teknologi Bandung (ITB) ini di acara media briefing Indonesia Petroleum Association di Jakarta, Kamis (1/2/2024).

Untuk itu, investasi di sektor tersebut harus dijaga hingga mencapai tahap monetisasi.

Hal ini perlu dilakukan mengingat terdapat sejumlah temuan-temuan sumber daya baru seperti yang terjadi di Wilayah Kerja South Andaman, Provinsi Aceh dan Wilayah Kerja Geng North, Provinsi Kalimantan Timur.

"Pertanyaannya, bagaimana supaya Indonesia dapat jadi tempat nyaman? Mereka melihat dari dari berbagai hal, seperti sumber daya dan kemudahan berusaha. Hal itu menjadi sangat penting," ungkap Widhyawan.

"Penemuan sumber daya gas bumi yang ada harus menjadi momentum bagi pemerintah. Tak bisa dipungkiri jika gas bumi akan mendominasi temuan migas di Indonesia saat ini dan ke depannya. Jadi gas itu isunya adalah monetisasi," sambungnya.

Baca juga: Cadangan Gas Alam Uni Eropa Capai Titik Tertinggi dalam Sejarah

Widhyawan mengungkapkan, gas bumi dapat menjadi jembatan menuju era Energi Baru dan Terbarukan. Karena itu, dia mengaku tidak akan kaget jika kebutuhan gas bumi ke depannya akan terus meningkat.

"Karena tidak ada pilihan lain dalam era transisi energi, jika kita mau menggunakan energi yang rendah emisi," ujarnya.

Sementara itu, Akademisi Ekonomi dan Energi, Rinto Pudyantoro mengatakan, pemerintah ke depan wajib menjaga kondisi yang kondusif dan mengurangi polemik di sektor energi demi memastikan terjaganya iklim investasi yang baik di Indonesia.

Baca juga: Punya Potensi Gas 50 MMSCFD, Lapangan MAC HCML Dinyatakan Siap Berproduksi

"Keributan akibat aturan kontroversial pasti akan membuat investor berpikir ulang. Sektor migas itu kalau enggak ribut atau tenang-tenang saja selama lima tahun ke depan diyakini akan berkembang," ucap Rinto.

Menurut Rinto, dari 12 instrumen yang berpengaruh pada keputusan berinvestasi di Indonesia, terdapat satu instrumen yang dikendalikan oleh pemerintah seratus persen, yaitu kebijakan fiskal.

Untuk itu, pemerintah perlu memastikan kebijakan fiskal yang dibuatnya akan meningkatkan gairah investor untuk berinvestasi.

"Pemerintah memiliki kendali 100 persen terhadap kebijakan fiskal. Pemerintah bisa melakukan perubahan kebijakan apa saja dan kapan saja. Oleh karena itu, kebijakan tersebut seharusnya berdampak pada kemudahan berinvestasi," pungkasnya.