Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nitis Hawaroh

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, hilirisasi yang menyeluruh dilakukan pada era Presiden Joko Widodo (Jokowi) mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia khususnya wilayah Maluku Utara.

"Jadi kalau di daerah seperti Maluku kemudian Maluku Utara Sulawesi jelas itu karena hilirisasi. Tentu kan pada saat pabriknya berproduksi, produksinya meningkat nah dia akan melonjak pertumbuhannya," kata Airlangga usai Konferensi Pers di Kantornya, Senin (5/2/2024).

Baca juga: Eks Mendag Lutfi Cerita Kisah Sukses Hilirisasi Indonesia: China-Eropa Sampai Ketar-ketir

"Ini program hilirisasi Pak Jokowi," imbuhnya menegaskan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) daerah otonom mengalami pertumbuhan double digit yaitu di wilayah Maluku Utara dan Sulawesi.

Plt Kepala BPS Amalia A. Widyasanti memaparkan, pertumbuhan ekonomi di wilayah Sulawesi sebesar 6,37 persen. Pertumbuhan ekonomi tertinggi ada pada pulau Maluku dan Papua sebesar 6,94 persen.

"Pertumbuhan ekonomi tahun 2023 tertinggi tercatat di provinsi Maluku Utara, sebesar 20,49 persen. Kemudian diikuti oleh Sulawesi Tengah sebesar 11,91 persen," tutur dia.

Berdasarkan data BPS, pertumbuhan double digit di dua provinsi ini terutama Maluku Utara sebesar 20,49 persen dan Sulawesi Tengah 11,91 persen.

Pertumbuhan itu didorong dari lapangan usaha industri pengolahan, serta pertambangan dan penggalian.

"Industri yang memang cukup besar di kedua provinsi tersebut adalah berasal dari industri olahan barang tambang, terutama industri feronikel di kedua provinsi tersebut," ucap dia.

"Jadi memang dapat ditarik kesimpulan bahwa industrialisasi yang ataupun yang kita sebut dengan program hilirisasi nikel di kedua provinsi tersebut, memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi di provinsi Maluku Utara utara dan Sulawesi Tengah," sambungnya.

Ekspor Melompat

Presiden Joko Widodo pernah menjelaskan, pada 2015 Indonesia mengekspor bahan mentah hanya menghasilkan 2,1 miliar dolar AS kurang lebih Rp 31 triliun. Setelah hilirisasi nikel melompat jauh, dari 2,1 miliar dolar AS menjadi 33,8 miliar dolar AS atau kurang lebih Rp 510 triliun.

Ini baru beberapa turunan saja, ia menambahkan, kalau nanti turunannya bisa berkembang menjadi turunan-turunan yang lain, derivatif yang lainnya. Bisa dibayangkan berapa angka yang akan muncul. Dan, itu baru nikel.

“Negara kan pasti memungut pajak, PPN, PPh, royalti, dan PNBP dari angka Rp 31 triliun itu. Kemudian, melompat dari Rp 31 triliun menjadi Rp 510 triliun juga dipungut PPN, PPh, royalti, PNBP. Besar mana negara akan dapat?”

Ia juga menyinggung soal peningkatan serapan tenaga kerja setelah adanya hilirisasi nikel. Di Sulawesi Tengah (Sulteng) contohnya. Sebelum dilaksanakan hilirisasi hanya 1.800 tenaga kerja yang terserap dalam pengolahan nikel, setelah hilirasasi nikel menjadi sebanyak 71.500 orang bisa bekerja. Ini berarti meningkat 40 kali lipat yang bisa bekerja di pengolahan nikel setelah dilaksanakan hilirisasi nikel.

Di Maluku Utara (Malut) juga begitu, bahkan meningkat 90 kali lipat. Sebelumnya hanya 500 orang, setelah hilirisasi menjadi 45.600 orang yang bisa bekerja di hilirisasi nikel yang ada di sana.

“Hilirisasi nikel juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Di Sulteng tadi, sebelumnya hanya rata-rata 7 persen sampai 7,5 persen, begitu ada hilirisasi menjadi 15 persen pertumbuhan ekonominya. Di Malut, sebelumnya rata-rata 5,7 persen, stelah hilirisasi menjadi 23 persen,” tuturnya.