TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Guna memperkuat tata kelola penyelenggaraan pangan, Badan Pangan Nasional/National Foof Agency (NFA) berkomitmen untuk menjalin kolaborasi yang erat dengan berbagai pihak.

Pentingnya sinergi tidak terbatas pada aspek teknis yang melibatkan lembaga pemerintah, para pakar di bidang pangan, kalangan akademisi, dan pelaku usaha, namun juga melibatkan dimensi keagamaan.

Kerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjadi bagian integral dari strategi NFA dalam menciptakan keberlanjutan sistem pangan nasional yang inklusif.

“Kolaborasi antara NFA dan MUI ini mencakup pertukaran dan pemanfaatan data/informasi, sosialisasi, pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang ketahanan pangan, yang kita tuangkan dalam Kesepahaman Bersama dan selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama yang juga kita laksanakan bersama hari ini," ujar Sarwo Edhy selaku Plt. Sekretaris Utama NFA ditemui di Kantor Pusat MUI Jakarta, Selasa (6/2/2024).

Baca juga: Dirut Bulog dan Kepala Bapanas Bela Jokowi: Penyaluran Bantuan Pangan Bebas dari Kepentingan Politik

Menurut dia peningkatan ketahanan pangan ini termasuk yang terkait ketersediaan pangan, penanganan kerawanan pangan dan gizi, serta penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan.

Acara ini juga dihadiri Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan beserta Direktur Penganekaragaman Konsumsi Pangan serta Direktur Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan.

Sarwo mengungkapkan bahwa banyak program yang dapat dikolaborasikan NFA bersama MUI dalam kaitannya dengan pengembangan ragam pangan dan pengawasan pangan yang beredar di masyarakat.

“Pada tahun 2024 ini, Direktorat Penganekaragaman Konsumsi Pangan akan melanjutkan kegiatan sosialisasi dan bimtek konsumsi pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) yang sudah berjalan dari tahun lalu dengan cakupan lebih luas daripada tahun 2023 melalui jejaring MUI," ujar Sarwo.

Ia memaparkan di tahun 2023, NFA bersama MUI telah mengadakan bimtek konsumsi pangan B2SA bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pengelola dan pembina kantin sekolah, serta sosisalisasi B2SA kepada Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU), menggarisbawahi peran pemuda sebagai pendukung kebijakan konsumsi pangan.

Sarwo lebih jauh menjelaskan bahwa penandatanganan Kesepahaman Bersama tersebut adalah sebagai landasan sinergitas tugas dan fungsi di bidang penyelenggaraan pangan secara komprehensif antara NFA bersama MUI dengan harapan dapat memperkuat pelaksanaan program NFA.

Melalui tekad bersama, diharapkan langkah ini dapat memperkuat sistem tata kelola pangan yang tidak hanya inklusif melibatkan peran dari berbagai pihak, tetapi juga dipastikan berjalan secara berkelanjutan.

“Tindak lanjut penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini, kita harapkan mampu memberikan payung hukum dan operasional yang kokoh untuk berbagai kegiatan kerja sama di Bidang Ketahanan Pangan ke depannya," imbuh Sarwo.

Hal senada juga diungkapkan Lukmanul Hakim selaku Ketua Dewan Pimpinan MUI Bidang Ekonomi.

“Dari hasil sidang tahunan MUI yang baru-baru ini kita lakukan, salah satu resolusinya adalah jihad pangan. Ini adalah bentuk tindak lanjut dan eksekusi dari MUI bersama Badan Pangan Nasional berjihad guna kemandirian dan kedaulatan pangan nasional untuk generasi kita di masa mendatang,” ujarnya.

Kepala NFA Arief Prasetyo Adi dalam kesempatan terpisah berharap, jalinan sinergi dan kerja sama dengan MUI dapat memberi manfaat yang sebesar-besarnya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia, seiring dengan terwujudnya kemandirian, kedaulatan dan ketahanan pangan nasional.

"Kita ingin merangkul seluruh stakeholder dalam upaya membangun ketahanan pangan yang berdaulat dan mandiri. Kolaborasi dengan MUI akan memperluas akselerasi pembangunan ketahanan pangan," katanya.