TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah merespon keluhan masyarakat terkait langka dan mahalnya beras premium kemasan 5 Kg yang banyak dijual di ritel modern.

Melihat kondisi tersebut, Jokowi pun memerintahkan jajaran menterinya, Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Bulog untuk segera menggelontohkan beras ke berbagai daerah.

"Pak Presiden memerintahkan semuanya tolong (beras)dikonversi ke 5 kg, kirim ke modern market, kirim ke pasar tradisional," ujar Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi ditulis Selasa (13/2/2024).

Dalam pertemuan dengan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Arief menyebut dirinya tidak sendiri tetapi ada Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, dan Menteri BUMN Erick Thohir, dan Bulog.

Baca juga: Beras Langka, Pengusaha Ritel Menaruh Harapan Pada Bulog Untuk Terus Guyur Beras SPHP

"Nanti Bulog akan berkoordinasi dengan penggiling padi, cetak secepatnya 5 kg untuk SPHP," ucapnya.

Menurutnya, sebanyak 200 ribu ton beras komersial telah dipersiapkan imbas dari kelangkaan beras yang kini sedang terjadi di ritel modern.

Dari 200 ribu ton tersebut, 50 ribu ton akan digelontorkan untuk di Jakarta sesuai dengan permintaan Gubernur DKI Jakarta dan BUMD punya Ibu Kota, yakni Food Station.

"(Beras) yang komersial sudah disiapkan 200.000 ton. Khusus untuk Jakarta, permintaan dari Pak Gubernur DKI Jakarta dan Dirut Food Station, diberikan 50.000 ton ya," kata Arief.

"Itu nanti silakan Pak Dirut bersama teman-teman ini menyiapkan yang beras komersial untuk dikirimkan seluruh modern market yang ada di Jabodetabek ya," lanjutnya.

Arief mengatakan, Bulog akan diminta untuk segera mempersiapkan beras impor mana lagi yang bisa dibawa dari hasil bongkar muat di pelabuhan menuju gudang.

"Pak Yamto sebagai direksi Bulog udah siapkan dari port mana langsung ke sini. Jadi nanti kalau mau lihat di gudang, di sini banyak banget berasnya Bulog untuk melakukan intervensi," kata Arief.

Janjikan Sepekan Teratasi

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) Roy Mandey mengatakan pihaknya dijanjikan pemerintah bahwa masalah kelangkaan beras premium di ritel modern bisa teratasi akhir pekan ini.

Usai rapat bersama Badan Pangan Nasional, ia mengungkap bahwa ritel modern akan diguyur dengan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

"Tadi sih dibilang akhir minggu ini, tapi kita minta, karena hari Rabu libur, ya hari Kamis sudah kelihatan. Jangan tunggu Jumat dan Sabtu karena memang ini urgen kan. Jangan sampai (masyarakat) panic buying," kata Roy ketika ditemui di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur, Senin (12/2/2024).

Untuk mengguyur ritel modern dengan beras SPHP, ia mengatakan pihak swasta sampai harus membantu Perum Bulog dalam proses pengepakannya.

Hal itu, menurut Roy, karena Bulog memiliki keterbatasan dalam pengepakan beras SPHP.

"Ada proses di mana mereka (Bulog) harus packing. Kan Bulog juga packing terbatas, jadi perlu ada kerja sama dengan packers swasta," ujar Roy.

"Jadi, beras SPHP yang karungan mau dikirim ke swasta, supaya swasa mem-packing," lanjutnya.

Jangan Sibuk Urus Politik

Anggota Komisi VI DPR RI, Amin AK mengkritisi pemerintah yang sibuk mengurus bantuan sosial tapi tidak fokus dalam mengendalikan harga bahan pokok.

Amin berujar, padahal pemerintah sudah menugaskan Perum Bulog melakukan importasi untuk memperkuat Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

Sesuai kegunaannya, cadangan beras pemerintah untuk mengendalikan pasokan dan harga. Seharusnya, menurut Amin, pemerintah tidak perlu menunggu terjadi kelangkaan dan harga tinggi berlarut-larut, pemerintah segera menggelontor CBP ke pasar.

"Upaya antisipasi yang buruk akan menimbulkan panic buying. Mestinya pemerintah jangan hanya disibukkan mengurusi bansos. Kondisi pasar kebutuhan pokok Masyarakat dipantau juga dong," ujar Amin.

Amin menjelaskan, kelangkaan beras kali ini mengundang pertanyaan publik. Pemerintah sejak awal tahun sudah membuka kran impor beras. Bahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengklaim sudah keliling ke sejumlah negara produsen untuk menyepakati import beras.

"Lha kok ini malah beras langka, kemana beras impor tersebut. Kalau memang untuk kebutuhan bansos, itu kan sudah dihitung sejak awal dan sudah dialokasikan. Mestinya beras untuk bansos tidak mengganggu pasokan beras untuk pasar," terangnya.

Amin berharap ada tim independen yang memantau penyaluran beras dan kenaikan harga pangan. Ia mengingatkan jangan sampai ada penyelewengan beras bansos untuk hal lain.

"Kalau pun terjadinya pembelian beras secara besar-besaran seharusnya itu bisa diketahui ke mana beras itu larinya dan pihak mana yang memborongnya," tambah Amin.

Ibu-ibu Menjerit

Para ibu rumah tangga di Kabupaten Gresik mengeluh harga beras kemasan 5 kg mengalami kenaikan dan sulit didapat.

Salah satunya adalah Intan Dian (29) warga Perum Permata Suci (PPS), Manyar, Gresik.

Dia mengatakan, harga beras premium mengalami kenaikan hingga Rp 5 ribu.

"Biasanya kalau gak Rp 78 ribu, Rp 79 ribu per 5 kilogram, sekarang naik sampai Rp 83 ribu per 5 kilogram," kata ibu satu anak ini, Senin (12/2/2024).

Sementara harga di Pasar Baru Gresik, beras medium stabilisasi pasokan harga pangan (SPHP) per kilogramnya Rp 10.900 sampai Rp 11.000.

Kemudian beras medium cap Lele Rp 13.000/kg, beras premium cap Lahap Rp 15.000/kg.

Lalu beras premium cap Kereta Rp 16.000/kg, beras premium cap Pelikan Rp 16.500/kg, serta beras premium cap Tawon Rp 16.000/kg.

Beras Raja Angsa per 5 kg seharga Rp 77 ribu, Raja Angsa 10 kg seharga Rp 152 ribu, Raja Angsa 25 kg seharga Rp 375 ribu.

Kemudian beras G Garuda 5 kg seharga Rp 76 ribu, G Garuda 10 kg seharga Rp 149 ribu, dan G Garuda 25 kg seharga Rp 370 ribu.

"Beras SPHP tidak ada kenaikan, harga tertinggi yang dijual Rp 11.000 untuk beras medium SPHP. Beras premium yang banyak naik, hampir tiap hari naik per kilonya Rp 200," kata Edi pedagang Pasar Baru Gresik.

Bantah Kelangkaan dan naiknya harga Beras Akibat Bansos

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir membantah anggapan program bantuan sosial pangan telah membuat harga beras di tingkat pedagang melonjak.

Ada pihak yang menyebut, alokasi bantuan sosial pangan telah membuat stok beras menipis, dan pada akhirnya berdampak terhadap ketersediaan komoditas tersebut di pasar.

Terlebih, ada pihak yang mengaitkan bansos pangan dengan kegiatan politik pada periode kampanye beberapa waktu lalu.

Menurut Erick, bansos merupakan program yang telah lama dijalankan oleh pemerintah.

Di mana, program tersebut diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan. Dalam hal ini adalah masyarakat yang masuk ke dalam daftar Keluarga Penerima Manfaat.

Sehingga, Erick menyimpulkan tak ada keterkaitan dengan 2 hal tersebut.

Pernyataan ini dikatakan Erick saat meninjau harga beras Bulog di pusat perbelanjaan modern di kawasan Klender, Jakarta Timur, Senin (12/2/2024).

"Program bansos itu berjalan sudah lama. Jadi saya juga bingung kenapa mesti diributin sekarang gitu, dan saya rasa untuk orang yang tidak perlu ya mungkin gampang bicara," papar Erick.

"Tetapi kalau masyarakat yang yang di bawah yang memerlukan, masa kita setop program-program seperti ini," sambungnya.

Erick menyamakan kehadiran program bansos pangan sama halnya seperti subsidi energi yang di setiap tahunnya dianggarkan oleh Pemerintah.

Yang tujuan utamanya untuk meringankan beban ekonomi masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Erick menegaskan tak pernah memberikan atau menyalurkan bansos pangan atas nama dirinya pribadi atau Kementerian BUMN.

"Kita tidak pernah, saya pribadi tidak pernah melakukan bansos. Tetapi kalau intervensi pasar murah pada saat Covid pun kita melakukan dan tidak ada yang ribut," papar Erick.

"Jadi percayalah kebijakan ini memang diambil untuk melayani masyarakat yang tadi belum mampu," pungkasnya.