Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut automatic adjustment atau pemblokiran anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) memang selalu dilakukan sebagai antisipasi.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengatakan, selama ini Indonesia melakukannya pada 2022, 2023, dan sekarang tahun ini.

"Ini sebenarnya mekanisme anggaran, di mana kita akan menyampaikan kepada seluruh K/L, cadangkan 5 persen itu," kata Sri Mulyani ketika ditemui usai dia mencoblos di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan, Rabu (14/2/2024).

Baca juga: Sri Mulyani Harap Presiden Terpilih Bisa Jaga Kepercayaan Masyarakat

Sri Mulyani bilang, pemblokiran anggaran dilakukan kalau ada sesuatu yang dianggap sebagai prioritas negara.

Contohnya ketika RI pada 2022-2023 dihadapkan gejolak harga komoditas yang menyebabkan harga minyak goreng naik. Karena itu, dilakukan beberapa langkah-langkah prioritas.

Kemudian waktu tahun lalu juga dilakukan prioritas baru seperti Inpres untuk jalan-jalan rusak.

"Sehingga kalau memang dianggap ada suatu prioritas baru, kita minta seluruh K/L untuk mencadangkan 5 persen," ujar Sri Mulyani.

Namun, kata Sri Mulyani, 5 persen itu tidak boleh mengganggu prioritas K/L. Adapun menurut dia, penyerapan anggaran dari kementerian/lembaga rata-rata sekitar 95 persen.

"Jadi sebetulnya 5 persen itu kalau dilihat dari track record hampir semua kementerian, itu kira-kira ada di daerah atau di bagian yang dianggap tidak akan mengganggu prioritas dari kementerian/lembaga itu. Itu yang kita lakukan," ujarnya.

Jika berkaca pada tahun lalu, Sri Mulyani mengatakan situasinya ternyata membaik. Ketidakpastian dan prioritas sudah semuanya diamankan sesuai dengan program pembangunan pemerintah.

Baca juga: Tunjukkan Kelingking Hasil Nyoblos, Sri Mulyani Cari Aman dengan Pamerkan Lima Jari

Hal itu juga telah disampaikan kepada kementerian/lembaga terkait.

"Jadi ini mekanisme yang sudah berjalan selama 4 tahun, semenjak pandemi, tapi kemudian ini dianggap sebagai mekanisme untuk mempertajam dari keseluruhan pengelolaan anggaran kementerian/lembaga," kata Sri Mulyani.

Sebelumnya, Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto mengakui bahwa pemblokiran Anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp50 triliun oleh Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani untuk alokasi pembiayaan bantuan sosial (bansos) dan subsidi pupuk.