Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah Indonesia bersama Perusahaan Listrik Negara atau PLN, berupaya menghadirkan listrik bersih, alias listrik yang berasal dari pembangkit berbasis energi baru dan terbarukan (EBT).

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengungkapkan, dalam eksekusinya, hal tersebut tidaklah mudah.

Pasalnya, sumber EBT di Indonesia berada di Provinsi seperti Aceh, Sumatera Utara, hingga di Pulau Kalimantan.

Baca juga: Pengamat: PLN Jadi Garda Terdepan Pengembangan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Hidrogen

Namun, daerah dengan konsumsi listrik terbesar di Indonesia berada di Pulau Jawa. Dengan demikian, dibutuhkan pembangunan infrastuktur listrik hijau atau Green Enabling Transmission Line.

Adapun, pembangunan infrastruktur yang mampu menghubungkan ke seluruh pelosok negeri ini, memerlukan investasi senilai 152 miliar dolar Amerika Serikat (AS).

Jika dikonversi ke dalam rupiah, angka tersebut sekitar Rp2.300 triliun.

"Price-nya sekitar 152 miliar dollar AS, jika dikalikan Rp15.000 sekitar Rp2.300 triliun," ungkap ungkap Darmawan dalam acara Road to PLN Investment Days yang diselenggarakan bersama Kompas di Jakarta, Rabu (6/3/2024).

Untuk itu, lanjut Darmawan, diperlukan kolaborasi bersama. Jika hanya dilakukan oleh PLN saja, maka pembangunan Green Enabling Transmission Line mustahil terjadi.

Melalui kolaborasi, maka PLN akan memperoleh dukungan dalam menjalankan transisi energi untuk mencapai net zero emissions di tahun 2060.

Baca juga: Pertama di Indonesia, PLN Operasikan Stasiun Pengisian Hidrogen untuk Kendaraan

Transisi energi perlu dilakukan untuk menghadapi krisis perubahan iklim. Sehingga, tantangan transisi energi yang muncul di berbagai bidang mulai dari inovasi teknologi, investasi dan kebijakan bisa segera diatasi.

Dalam kesempatan tersebut Darmo mengatakan, total kapasitas pembangkit di Indonesia ke depannya akan bertambah menjadi 80 GigaWatt (GW).

Hal ini diungkapkan Pria yang akrab disapa Darmo itu, saat membeberkan isi draft Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) terbaru.

Diketahui, RUKN merupakan rencana pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik yang disusun oleh Pemerintah yang meliputi bidang pembangkitan, transmisi, dan distribusi tenaga listrik yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik di seluruh Indonesia.

"RUKN dan RUPTL (Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik) sekarang akur. Pertama, sampai tahun 2040 penambahan kapasitas pembangkit totalnya sekitar 80 GigaWatt," ungkap Darmo.

Menariknya, lanjut Darmo, 100 persen dari total kapasitas tambahan sistem ketenagalistrikan itu berasal dari energi yang ramah lingkungan.

Jika dirinci, sebesar 75 persen berasal dari pembangkit energi baru terbarukan (EBT).
Sementara sisanya yakni 25 persen berasal dari pembangkit berbasis gas.

"2040 penambahan kapasitas pembangkit totalnya sekitar 80 GigaWatt, 75 persennya berbasis pada energi baru terbarukan. 25 persennya berbasis pada gas. Jadi berbasis pada ebt dan juga gas," papar Darmo.