Tantangan Hilirisasi Sawit, Investor Butuh Insentif Pajak hingga Kemudahan Perizinan
Jaminan harga murah produksi sangat penting agar Indonesia bisa menjadi pengendali dari harga CPO.
Penulis: Reynas Abdila
Editor: Seno Tri Sulistiyono
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Indonesia masih menghadapi kendala untuk menarik investor mengembangkan produk turunan CPO (minyak sawit mentah) untuk mendukung program hilirisasi.
Menteri Perindustrian 2014-2016 Saleh Husin menilai tidak mudah membangun kepercayaan pasar sehingga pemerintah perlu memberi daya tarik.
Menurutnya, harus ada keuntungan yang ditawarkan agar investor mau pindah dari pasar A ke pasar B.
Baca juga: Mantan Menperin Saleh Husin: Hilirisasi Sawit Perbanyak Nilai Tambah Ekonomi
“Itu bisa dari kemudahan perizinan lalu kaitan dengan lahan. Lalu kaitan insentif perpajakan. Di samping itu juga biaya energi dalam hal ini listrik gas kan harus bersaing dengan yang mereka terima di sana,” ucapnya dalam wawancara di Kantor Tribun Network, Palmerah, Jakarta, Selasa (5/3/2024).
Saleh menegaskan jaminan harga murah produksi sangat penting agar Indonesia bisa menjadi pengendali dari harga CPO.
Sebab tanpa jaminan itu biaya produksinya bisa lebih mahal di Indonesia.
“Tetapi kalau kita lakukan itu pemerintah perlu perhitungan cermat sehingga ekonomi secara nasional itu berdampak,” ucap Managing Director Sinarmas itu.
Dia menegaskan agar jangan ada ego sektoral untuk mewujudkan hilirisasi sawit RI.
“Kita berpikir dampak secara keseluruhan lapangan pekerjaan tercipta segala macam timbul yang positif. Saya kira juga sudah dilakukan pemerintahan sekarang dan harus konsisten kalau bisa dipercepat karena dampak ekonominya besar,” imbuhnya.
Saleh meyakini hilirisasi salah saru cara untuk Indonesia bisa mengontrol harga dan market.
Artinya kalau sudah melakukan itu tentu kebutuhan CPO di dalam negeri akan meningkat.
“Kita tidak akan lagi bergantung pada pasar ekspor minyak mentah luar negeri. Karena kita sudah punya pasar yang besar di dalam negeri,” tukasnya.
Dengan membatasi pasar sehingga harganya naik baru dilepas untuk meningkatkan nilai tambah.
Kontrol tersebut nantinya akan berdampak kepada petani kita karena kebutuhan akan tandan buah segar (TBS).
Disamping itu produksi CPO akan meningkat maka dengan demikian petani mau tidak mau dapat meningkatkan produktivitas tanamannya.
“Kita berharap produksi dari tingkat petani ini bisa meningkat mungkin dari 2 hektare menjadi 10 hektare dan kemudian meningkatkan produk domestik bruto (PDB),” tuntasnya.