Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nitis Hawaroh

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tenaga Ahli Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Ahmed Zaki Iskandar mengakui bahwa ada potensi celah korupsi dalam program makan siang gratis senilai Rp 15.000 per menu.

Karenanya, pemerintah saat ini tengah gencar mengumpulkan gagasan, saran bahkan masalah yang timbul sebagai pertimbangan untuk menindaklanjuti program tersebut.

"Kalau di bilang ada potensi ya kalau setiap celah juga pasti ada. Tapi bagaimana sistem ini memperkecil penyelewengan tersebut," kata Zaki kepada wartawan di Kantor Kemenko Perekonomian, dikutip Sabtu (9/3/2024).

Baca juga: Program Makan Siang Gratis Ancam Kualitas Pendidikan Nasional

Zaki juga menyebut bahwa program makan siang gratis ini tidak menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dia juga memastikan pengawasan terkait hal ini sangat ketat.

"Sekarang ini BOS reguler sudah jalan dengan baik di sekolah. Evaluasinya secara berkala setiap tahun ada dari inspektorat kota kabupaten kemudian dari BPK wilayah. Jadi skema pengawasannya ada," ucap dia.

"Dan itu operasional di sekolah, jadi kepala sekolah bertanggung jawab terhadap program-program yang ada di BOS atau anggaran di BOS," sambungnya.

Sebagai informasi, anggaran untuk program makan siang gratis untuk anak sekolah seperti yang digagas capres-cawapres Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming senilai Rp 15.000 per anak.

Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, harga Rp 15.000 itu di luar dari program susu gratis yang akan dibagikan anak-anak.

"Per anak kira-kira Rp 15.000. Itu kan bisa dibuat macam-macam. Nanti akan ada pembahasan. Di luar susu," kata Airlangga kepada wartawan di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (26/2/2024).

Selain itu, Menko Airlangga menyebut pemberian menu makan siang gratis ini akan disesuaikan dengan daerah masing-masing.

"(Menunya) nah itu nanti dilepaskan ke daerah masing-masing, tidak menyeragamkan," jelasnya.