Farah Fitria Rahmayanti, Direktur Digital Business Peruri mengatakan, meterai elektronik telah menjadi fundamental pelengkap dalam transformasi digital pada institusi dan lembaga.

Dengan ditunjuknya Peruri sebagai GovTech oleh Pemerintah, Peruri dapat mengakselerasi pertumbuhan penggunaan Meterai Elektronik karena dalam Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE), dokumen yang dibubuhi meterai elektronik menjadi basic interaksi antara Pemerintah dengan masyarakat dan institusi lainnya.

“Peruri senantiasa memperbaiki dan dalam pengembangan sistem meterai elektronik 2.0 untuk mempercepat dan menyederhanakan proses penggunaan meterai elektronik, salah satunya melalui fitur document tracking pada dokumen yang telah dibubuhi meterai elektronik,” ujar Farah.

Muhammad Tunjung Nugroho, Kepala Subdirektorat Peraturan PPN Perdagangan Jasa dan Pajak Tidak Langsung Lainnya menjelaskan pentingnya peran DJP, Peruri Group, dan Perusahaan Pemungut dalam kegiatan pungutan meterai elektronik.

“Pemungut diberikan amanah oleh undang-undang melalui DJP untuk melakukan kegiatan pungutan pajak objektif berupa meterai elektronik," ujarnya. Hasil pungutan tersebut akan digunakan untuk pembangunan negara,” ucap Tunjung.

Karena itu pihaknya berterima kasih kepada Peruri, PDS, dan para Pemungut atas kerja sama dan kolaborasi yang selama ini dijalankan.

Di acara sharing session ini juga dibagikan update teknologi yang digunakan yaitu Peruri terkait Graph Analytic, Ridge Security terkait Pentest yang dapat digunakan untuk melakukan risk security assessment, dan Fortinet terkait cyber security.

Ke depannya, melalui acara ini diharapkan Peruri bersama dengan PDS, DJP dan perusahaan pemungut dapat menciptakan ekosistem digital yang aman untuk mendorong digitalisasi, serta membantu pemerintah meningkatkan penerimaan pajak dari pungutan bea meterai sehingga mampu meningkatkan pembangunan negeri yang lebih baik.