Iran-Israel Memanas, Ekonom Sarankan Pemerintah RI Revisi Asumsi Indikator Makroekonomi di APBN
Situasi politik dan keamanan di Timur Tengah semakin memanas usai Iran meluncurkan puluhan drone dan rudal balistik
Penulis: Endrapta Ibrahim Pramudhiaz
Editor: Hendra Gunawan
Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Situasi politik dan keamanan di Timur Tengah semakin memanas usai Iran meluncurkan puluhan drone dan rudal balistik ke Israel pada Sabtu (13/4/2024) malam.
Puluhan drone dan rudal balistik itu diluncurkan sebagai balasan kepada Israel yang menyerang Kedutaan Besar (Kedubes) Iran di Damaskus, Suriah pada 1 April 2024.
Situasi yang memanas ini dinilai akan mempengaruhi perekonomian Indonesia, terutama harga energi karena Indonesia masih mengimpor minyak, walaupun sudah memiliki sumbernya sendiri.
Baca juga: Punya Hubungan Diplomatik dan Ekonomi yang Erat, China Sangat Prihatin Iran Serang Israel
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Esther Sri Astuti mengatakan, ada hal pertama yang harus dilakukan pemerintah dalam menyikapi situasi yang memanas ini.
Hal pertama yang harus dilakukan pemerintah adalah merevisi asumsi indikator makroekonomi di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tentang harga minyak dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.
Sebab, kedua indikator tersebut, harga minyak dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, disebut memiliki dampak pada kenaikan APBN khususnya belanja terkait subsidi BBM, energi, impor, dan lain-lain.
"Apalagi besarnya cicilan utang luar negeri dan bunganya juga meningkat. Belum lagi berbagai belanja pemerintah terkait infrastruktur dan belanja pembangunan lainnya juga akan meningkat," kata Esther kepada Tribunnews, Senin (15/4/2024).
Langkah lainnya yang menurut Esther harus diambil pemerintah dalam menyikapi memanasnya situasi Iran-Israel ini ialah mengalokasikan anggaran ke aktivitas yang produktif, sehingga bisa menghasil pemasukan yang lebih banyak.
Lalu, mendorong ekspor produk industri dalam negeri, mengelola anggaran secara efisien, dan menghindari pemborosan.