Laporan Wartawan Tribunnews.com Sanusi

TRIBUNNEWS.COM, TANGERANG - Jakarta sudah sah bukan lagi ibu kota negara. Jakarta resmi melepaskan statusnya sebagai Ibu Kota Indonesia setelah Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ) disahkan pada 28 Maret 2024 lalu. Daerah Khusus Jakarta atau DKJ akan menjadi sebutan baru yang akan disandang Jakarta ke depannya.

Praktisi Perkotaan dan Properti yang juga Ketua Badan Kejuruan Teknik Kewilayahan dan Perkotaan Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Soelaeman Soemawinata menyebutkan setelah tidak lagi menjadi ibu kota Republik Indonesia, Jakarta disiapkan menjadi kota global dan pusat pertumbuhan ekonomi nasional. Tetapi untuk menjadi kota global, maka Jakarta harus mampu meningkatkan daya saingnya sebagai pusat finansial dan investasi dunia.

“Secara teori ada 8 syarat yang harus dipenuhi Jakarta untuk menuju kota global. Saat ini yang sudah terpenuhi hanya 3 yaitu populasi yang besar, adanya perusahaan multinasional dan dominasi ekonomi nasional. Yang lainnya belum, dan itu menjadi tugas yang harus dipenuhi ke depan termasuk oleh Dewan Kawasan Aglomerasi Jabodetabek-punjur,” tegasnya pada Elevee Media Talk bertajuk “Peran Baru Kota Jakarta dan Prospek Properti di Barat Jakarta” di Tangerang, Senin (29/4/2024).

Menurutnya, 5 syarat yang belum dipenuhi Jakarta sebagai kota global yaitu terkait belum seragamnya pembangunan di Jakarta (Hi Degree of Urban Development), kemudian unsur significant and globalized financial sector tidak ada. Selanjutnya unsur well developed transportation infrastructure yang kurang maksimal dan tidak simple, serta globally influential output of ideas; innovations, or cultural products.

Dia menambahkan karena Indonesia hanya memindahkan pusat pemerintahan (ibu kota) dari Jakarta ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur, maka posisi Jakarta akan tetap strategis terlebih karena berperan sebagai kota global. Sebagai kota terbesar di Indonesia, peran Jakarta akan tetap eksis karena terdapat banyak institusi keuangan dan kantor pusat perusahaan multinasional.

Baca juga: Jalan Tol Jakarta-Merak Untungkan Pembangunan Proyek Properti Skala Kota di Barat Jakarta

“Jakarta tidak akan lumpuh kecuali semuanya dipindahkan (bukan hanya pusat pemerintahan),” ungkap Eman, demikian dia akrab disapa.

Disebutkan, perpindahan 1,5 juta orang yang terdiri dari aparatur pemerintahan dan militer tidak akan berarti apa-apa bagi Jakarta. Justru hal itu membawa dampak positif karena Jakarta untuk sementara waktu dapat melakukan proses “penyembuhan” atau healing agar menjadi normal kembali.

Menurut Eman, saat ini ada sekitar 30 juta manusia yang tinggal di Jakarta dan sekitarnya yang membutuhkan konsumsi oksigen yang cukup banyak. Tetapi oksigen yang tersedia tidak sebanding dengan produksi karbon dioksida yang dalam kadar berlebih sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Produksi karbon dioksida terbesar di perkotaan berasal dari polusi kendaraan bermotor dan pabrik.

“Pindahkan pusat pemerintahan akan membuat jumlah penduduknya turun dan penggunaan kendaraan bermotor akan berkurang. Jakarta juga punya kesempatan untuk meningkatkan kualitas transportasi massalnya dan terus menambah ruang terbuka hijau untuk memperbaiki kualitas udaranya. Jakarta akan healing sejenak,” kata Board of Directors Member FIABCI Dunia dan Perwakilan FIABCI Dunia di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tersebut.

Prospek Barat Jakarta

Tidak dipungkiri sebagian besar kota di dunia termasuk Jakarta, pembangunannya dilakukan oleh swasta. Contohnya di kawasan CBD Jakarta seperti Thamrin, Sudirman dan Kuningan -- pembangunan gedung-gedung bertingkat dikembangkan oleh swasta. Demikian pula di kawasan Bodetabek (Bogor Depok, Tangerang, Bekasi) mayoritas dikembangkan oleh swasta.

Merujuk data, ungkap Eman, pihak swasta melakukan pengembangan lahan seluas hampir 50.000 hektar di Bodetabek dalam skala menengah dan besar. Pengembangan itu berhasil mengubah wajah kawasan-kawasan yang dikembangkan itu. Dia memberi contoh di sekitar Serpong, Tangerang, ada hampir 10.000 hektar pengembangan lahan yang dilakukan swasta.

Pengembangan kawasan skala besar bisa memberikan kontribusi terhadap pembangunan infrastruktur perkotaan. Di Alam Sutera misalnya, dari exit toll hingga ke dalam kawasannya mendorong akses publik dan menggerakkan perekonomian.

Eman menilai, kawasan barat dan timur Jakarta berkembang paling pesat di Bodetabek. Namun keduanya memiliki karakteristik berbeda dalam fokus pengembangannya. Jika value of economic ada di timur Jakarta seperti di Cikarang (Bekasi), maka di barat Jakarta yang menonjol adalah value of life-nya. Kualitas udara dan air yang cukup baik itu membuat pengembangan hunian di barat Jakarta berkembang cukup pesat dan diminati pasar.