Menkeu: APBN Pemerintahan Prabowo-Gibran Defisit 2,45-2,82 Persen dari PDB
Sri Mulyani berujar, upaya untuk menutup defisit tersebut, pemerintah akan mendorong pembiayaan yang inovatif, prudent, dan sustainable.
Penulis: Dennis Destryawan
Editor: Hendra Gunawan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memaparkan, APBN 2025 di mana pemerintah Presiden terpilih yakni Prabowo Subianto menjabat dirancang untuk defisit di kisaran 2,45 - 2,82 persen dari produk domestik bruto (PDB).
Disampaikan Sri Mulyani saat menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM PPKF) untuk tahun anggaran 2025 di rapat paripurna DPR, Jakarta, Senin (20/5/2024).
"Defisit APBN 2025 tersebut sejalan dengan belanja pemerintah yang ditargetkan pada kisaran 14,59 persen hingga 15,18 persen dari PDB," ucap Sri Mulyani di DPR, Jakarta Pusat, Senin (20/5/2024).
Baca juga: Daftar 16 Proyek Strategis Nasional Baru yang Pembangunannya Tidak Pakai Dana APBN
Sementara, ucap Sri Mulyani, penerimaan negara mencapai kisaran 12,14 persen hingga 12,36 persen dari produk domestik bruto.
"Dengan demikian, defisit fiskal pada 2025 diperkirakan berada pada kisaran 2,45 persen hingga 2,82 persen dari PDB," tutur Sri Mulyani.
Sri Mulyani berujar, upaya untuk menutup defisit tersebut, pemerintah akan mendorong pembiayaan yang inovatif, prudent, dan sustainable.
"APBN 2025 dirancang dengan mengendalikan risiko utang yang terkelola dalam kisaran 37,98 persen hingga 38,7 persen dari PDB," imbuh Sri Mulyani.
Sedangkan, Presiden terpilih Prabowo Subianto optimistis sejumlah program ambisiusnya akan mengantar Indonesia tumbuh 8 persen mulai 2027.
Dia meyakinkan itu akan tercapai dengan disiplin fiskal dan demokrasi.
Prabowo Subianto selaku presiden terpilih berbicara tentang sejumlah tema relevan dalam periode pemerintahannya, 2024-2029.
Ia, antara lain, bicara tentang pertumbuhan ekonomi, arah kebijakan ekonomi, proyek Ibu Kota Nusantara, fiskal, hingga gaya kepemimpinannya.
Baca juga: Pengamat: Kebijakan Gas Murah akan Beratkan APBN dan Hancurkan Industri
Hal ini ia paparkan pada sesi dialog di Qatar Economic Forum di Doha, Qatar, Rabu (15/5/2024) waktu setempat.
Qatar Economic Forum yang berlangsung 14-16 Mei 2024 merupakan forum eksplorasi tentang sejumlah topik penting dalam perekonomian global mutakhir.
