Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, BALI - Pemerintah Pusat berencana mengguyur tambahan anggaran sebesar Rp 10 miliar ke Pemerintah Daerah yang memiliki pengelolaan air yang baik.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mulanya menjelaskan, karena Indonesia menganut prinsip semi otonomi daerah, makanya permasalahan air diurus langsung oleh pemerintah daerah, bukan pusat.

Kemudian, dalam rangka pengelolaan air, termasuk air bersih yang dikelola daerah, pemerintah pusat biasanya melombakan para daerah ini menjadi yang terbaik.

Baca juga: Menteri PUPR Beberkan Dua Hasil Konkret World Water Forum ke-10

Jadi, kata Tito, para daerah ini dibuat saling berlomba agar bisa memiliki pengelolaan air yang sebaik-baiknya.

Nanti, bagi daerah yang bisa memiliki pengelolaan air yang baik, akan diberi hadiah oleh pemerintah. Sementara itu yang gagal akan mendapatkan hukuman.

Salah satu hadiah yang menurut Tito biasanya menarik bagi pemerintah daerah adalah kalau diberikan tambahan alokasi budget atau anggaran.

Tito mencontohkan yang sudah berjalan sekarang, yakni penanganan inflasi. Bila ada pemerintah daerah berhasil menangani inflasi secara baik, bisa mendapatkan tambahan anggaran.

"Disiapkan satu tahun Rp 1 triliun untuk seratus provinsi, kabupaten, kota yang dianggap terbaik menangani inflasi per empat bulan," kata Tito kepada wartawan di sela-sela World Water Forum ke-10 di Bali, Rabu (22/5/2024).

Oleh karena itu, Tito ingin hal tersebut juga diterapkan di pengelolaan air. Mantan Kapolri itu sudah mengusulkan ini ke Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Baca juga: Jadi Pembicara di World Water Forum, Menteri AHY Usul Ada Badan Khusus yang Urus Pengelolaan Air

"Jadi, gitu caranya memancing (setiap daerah memiliki pengelolaan air yang baik, red)," ujarnya,

Ia mengusulkan, total hadiah yang akan diberikan ke daerah yang memiliki pengelolaan air yang baik adalah sebesar Rp 10 miliar.

Namun, ia belum bisa merinci berapa daerah yang akan diganjar dengan hadiah tersebut.

Teknis lebih lanjut mengenai usulan ini masih ia akan bahas bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Menurut dia, satu indikator yang bisa saja akan digunakan untuk menjadi tolok ukur daerah tersebut sudah bagus atau belum pengelolaan airnya adalah akses air bersih dan air minum kepada masyarakat telah terpenuhi.